Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Detik-detik menjelang pelantikan DPRD terpilih Kabupaten Tuban pada Sabtu (24/8/2019) mendapat sambutan unjuk rasa dari PMII dan GMNI.
Massa mahasiswa menuntut perubahan bagi Tuban dengan kerja nyata para wakil rakyatnya.
Ada sembilan tuntutan mahasiswa kepada DPRD Tuban periode 2019-2024.
Pertama, program dewan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berprinsip pada keadilan. Kedua, pengentasan kemiskinan.
Kabupaten Tuban sebagai salah satu kabupaten yang banyak berdiri perusahaan dan pusat industri dirasa belum mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan bagi warga Bumi Wali.
Dengan banyaknya perusahaan bertaraf nasional dan internasional belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran.
Hal ini dapat dilihat Tuban masih menempati rangking lima kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Data terakhir dari BPS Jatim tercatat prosesntase sebesar 16,87% dan ini masih jauh di atas rata-rata jumlah kemiskinan di Jatim 11,77 %.
Mahasiswa mendorong DPRD untuk lebih serius dalam menyikapi dan mencari penyelesaian dari permasalahan kemiskinan ini.
Tuntutan ketiga, mahalnya biaya pendidikan. GMNI dan PMII menilai belum meratanya fasilitas pendidikan baik itu infrastruktur maupun suprasrtuktur.
Tingginya angka putus sekolah juga dapat menyumbang jumlah pengangguran di Tuban yang saat ini mencapai angka 18.644 orang.
Keempat, dewan diminta menyelesaikan soal konflik agraria. Massa menilai masih ada konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan birokrasi dan maupun perubahan.
Salah satunya konflik di Kecamatan Jenu dengan BUMN terkait pendirian Kilang Minyak. Kelima, terkait manajemen pemerintah. Tuban yang meraih kabupaten terbaik bidang pelayanan publik Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2018, ternyata berbanding dengan kenyataan yang ada.
Faktanya saat ini masih kurang primanya pelayanan publik, dan belum terlaksananya Perbup Nomor 37 tahun 2017 tentang e-govermen baik ditingkat desa maupun intansi terkait.
Keenam, meminta dewan untuk mengkaji regulasi terkait cagar budaya serta mengawal regulasinya. Ketujuh, PDRB Tuban sebesar Rp63 Triliun di tahun 2018.
Jika laju ekonomi meningkat pasti PDRB meningkat sehingga di semua sektor sangat perlu didorong baik perdagangan, pertanian, holtikultura, dan perikanan.
Korlap Aksi, Ahmad Kurniawan menegaskan, tuntutan mahasiswa kedelapan yaitu berharap dewan mampu menyerap aspirasi rakyat dengan maksimal, baik di bidang politik hukum dan ekonomi.
"DPRD untuk segera mengontrol dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tuban," pinta Kurniawan.
Sebelum prosesi pelantikan di mulai, Ketua DPRD Tuban, Miyadi bersama Wakil Ketua Komisi A, Fahmi Fikroni menyempatkan menemui massa.
Sejenak mendengat tuntutan, kemudian Miyadi berterimakasih kepada PMII dan GMNI karena aktif mendukung kinerja dewan.
"Kami lima tahun sudah bekerja optimal, jika ada yang belum sempurna tentu akan diperbaiki lima tahun mendatang. Begitupula PMII dan GMNI akan kami komunikasikan dengan ekskutif untuk dilibatkan dalam Musrembang," tutupnya. [ali/ono]
