Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dari Kemenkeu menjadi salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Konon dana miliaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan daerah.
Di semester I 2019 ini, Pemkab Tuban telah menerima transferan DBH dari Pemerintah Pusat melalui rekening daerah yang tercatat di DPPKAD. Sama seperti tahun sebelumnya, besaran DBH minyak mulai Januari sampai dengan Juni cukup fantastis. Nilainya lebih dari Rp33,5 miliar.
"Angka persisnya Rp33.597.359.600," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban, Rohman Ubaid ketika dihubungi Reporter blokTuban.com, Kamis (1/8/2019).
Capaian DBH minyak Rp33,5 miliar tersebut, jika dipersentasekan sama dengan 66,67 persen dari target APBD 2019 sebesar Rp50.396.039.000.
Artinya di semester II 2019, Pemkab berharap DBH sebesar 33,33 persen atau sebesar Rp16.798.679.400 bisa ditranfer utuh. Karena jika ada kebijakan baru, tentu tranferan DBH minyak oleh Kemenkeu bisa ditunda dan dikirim di triwulan pertama 2020.
Catatan blokTuban.com, Pemkab Tuban menerima DBH minyak bumi di tahun 2018 sebesar 232,32 persen atau Rp61.665.237.652 (Rp61 miliar). Penerimaan tersebut tercatat terbesar atau paling banyak sejak 2016 lalu.
Terpisah, Kabid Pendapatan Pajak Daerah Lainnya dan Dana Perimbangan DPPKAD Tuban, Syamsul Arifin menjelaskan, target P-APBD 2018 untuk DBH minyak bumi hanya Rp26.542.912.000.
Otomatis tahun 2018 menjadi masa emas karena raihan DBH minyak terbesar yang pernah diterima. Adapun selisih antara penerimaan dan target DBH minyak bumi sebesar Rp35.122.325.652 atau 132,32 persen.
“Semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur mendapat bagi hasil (pemerataan) dari Bojonegoro yang realisasinya sangat tinggi di tahun 2018,” jelas Syamsul.
Sedangkan di 2017 target penerimaan DBH minyak di Bumi Wali hanya Rp13.023.361.000. Kemudian di akhir 2017 realisasi target mencapai Rp14.679.205.165 dan dihitung selisihnya Rp1.655.844.165 atau 12,71 persen.
Dalam P-APBD 2017 Pemkab Tuban mematok target DBH minyak bumi sebesar Rp13.023.361.000. Perolehan per bulan Oktober sudah mencapai 112,71 persen, atau setara Rp14.679.205.165. Secara hitungan ada kenaikan Rp1.655.844.165 antara target dan penerimaan. [ali/col]
