Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) PMII Cabang Tuban turun jalan guna menyampaikan pendapat dan melawan gerakan pemecah belah bangsa. Mereka menolak dengan tegas terkait seruan people power untuk menyikapi hasil Pemilu 2019. Apalagi pesta demokrasi lima tahunan tersebut dinilai sudah sangat lancar dan tinggal menunggu hasil rekapitulasi dari KPU.
"Kita melihat sebuah pesta demokrasi ini harus berialan dengan lancar tanpa ada intervensi oleh siapa pun," pekik Ketum PMII Tuban, Mustofatul Adib, kepada blokTuban.com, Senin (20/5/2019) di depan Kantor KPU Tuban.
Beberapa sikap PMII yaitu mengajak masyarakat untuk terus memelihara dan menguatkan semangat Nasionalisme kebangsaan. Menolak seruan people power karena termasuk gerakan inkontistunional.
Mengapresiasi KPU yang telah sukses dalam menjalankan pesta demokrasi sesuai amanat UU. Menyerukan kepada tokoh elit politik bersikap dewasa dalam menjalankan konteslasi politik.
Beberapa hari ke depan tepat 22 Mei merupakan pengumuman hasil Pemilu serentak, akan tetapi hari-hari ini selalu di gaungkan terkait ancaman people power sehingga seruan itu membuat dan memancing kegaduhan dan syarat akan perpecahan. PMII memandang bahwa people power juga mencederai spirit demokrasi yang berlandaskan konstitusi.
"Karena seluruh sengketa kepemiluan telah disediakan yakni melalui dewan kehormatan penyelenggara pemilu perangkat penyelesaianya (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK)," jelasnya.
Oleh karena itu, ajakan show force dalam suasana pasca perhelatan demokrasi harus dibaca sebagai pendelegitimasian atas lembaga lembaga negara, atau bahkan upaya pembangkangan atas negara alih-alih memperjuangkan hak mereka sebagaimana acapkali diucapkan.
Kami tidak menginginkan historis kejadian sebelumnya tentang penggerakan massa, untuk menggugat ataupun tidak percaya terhadap hasil dari pesta demokrasi dan kekecewaan terhadap pemerintah.
Dicontohkan beberapa peristiwa kelam yang berlatar benturan politik kekuasaan ,mulai dari PPRI/PERMESTA, peristiwa madiun 1948, hingga yang paling gelap gerakan 30 September 1965 yang hingga kini masih seringkali menjadi pergunjingan otoritas HAM Internasional.
Hal itu amat disayangkan, apabila bangsa ini harus terlempar pada kubangan polemik masa silam, di tengah percepatan pembangunan dan kontestasi ekonomi global yang kian sengit. Karena itu PMlI Tuban meminta elite politik tidak perlu lagi melancarkan isu people power ataupun gerakan kedaulatan rakyat.
"Karena memang pemilu berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu hasilnya KPU dan sudah nyata bahwa kegiatan people power adalah gerakan inkontistusional," tegasnya.
Sebagai catatan, aksi PMII start dari Polres Tuban kemudian berorasi di perempatan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan berlanjut ke kantor KPU Tuban. Di kantor penyelenggara Pemilu massa berorasi, kemudian menyematkan pita ke dua Komisioner KPU.
Tak lupa mereka juga mendoakan anggota KPPS Tuban yang meninggal selama bertugas. Aksi berjalan lancar dengan dikawal Wakapolres Kompol Teguh beserta jajarannya. [ali/col]
