Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Kontak Nelayan dan Tani Andalan (KTNA) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sepakat tolak rencana pemerintah pusat yang akan mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Mereka khawatir setelah impor terealisasi harga gabah di pasaran jeblok.
"Niat pemerintah untuk impor beras harus diurungkan," ucapa ketua KTNA Tuban, Ali Imron dengan tegas, Senin kemarin (16/1/2018).
Sebab menurut dia, pada bulan Februari dan Maret akan ada panen raya. Jika rencana impor itu diteruskan, bisa dipastikan akan berdampak pada harga gabah petani saat panen. Harganya pun jatuh, lantaran diserang beras impor.
Pihaknya juga menegaskan, mestinya beras untuk warga pra-sejahtera segera digelontorkan. Pihaknya juga mengklaim, pemerintah harus serius oprasi pasar yang saat ini dibutuhkan untuk menstabilkan harga.
"Lagi-lagi kami tegaskan, kenaikan beras saat ini sesungguhnya bukan petani yang diuntungkan. Namun tengkulaklah semakin berjaya," jelas Imron, sapaan karibnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Tuban, Murtadji melontarkan hal yang serupa. Pihaknya menjawab dengan tegas jika Pemerintah Kabupaten Tuban tidak setuju rencana pemerintah pusat melakukan impor beras, sebab Tuban surplus beras tiap tahunnya.
Dijelaskan mantan Camat Bancar itu, stok beras di bulog per tanggal 11 Januari 2018 adalah sebesar 5.248 Ton. Bila berdasarkan hasil luas panen bulan januari 2018, maka dihasilkan beras sebesar 11.038 Ton.
"Praktis untuk bulan Januari ketersedian beras total sebesar 16.286 Ton," beber Murtadji.
Dengan demikian, ditambahkan dia, kebutuhan rata-rata penduduk Tuban perbulan adalah 12.953 Ton. Sehingga, pihaknya mengklaim masih terjadi surplus.
Libih lanjut pihaknya menyebut, rata-rata harga di tingkat produsen/petani, beras medium Rp9.500, beras premium Rp.11.000 per kilogramnya. Sedangkan harga rata-rata tingkat konsumen, beras premium Rp12.500, beras medium Rp.11.000 per kilogramnya.
"Harga tersebut sangat dipengaruhi harga pasar lokal maupun domestik," pihaknya menandaskan.
Yang seharusnya dilakukan Pemerintah menurutnya, petani harus sejahtera dan berdaya. Sudah sepatutnya mereka bisa menikmati masa panen dengan harga gabah yang tetap stabil, dengan syarat impor beras diurungkan.
"Kita harus mensejahterakan petani melalui harga gabah stabil, apalagi bulan Ferbuari sampai april panen raya. Jangan sampai harga gabah anjlok seperti tahun sebelumnya," punkasnya. [rof/rom]
