07:00 . Inilah Manfaat Minum Air Putih setelah Bangun Tidur   |   17:00 . Pemkab Tuban Bakal Evaluasi Bansos Lebih Tepat Sasaran   |   16:00 . Jembatan Glendeng Masih Proses Anggaran Lagi?   |   15:00 . Bakpao Buatan Napi Lapas Menggugah Selera   |   14:00 . Tak Terdampak Covid-19, Anak-anak Alihkan BST ke Warga Kurang Mampu   |   07:00 . Awas, Ini Lima Risiko Penyakit Jika Pakai Lipstik Setiap Hari   |   17:00 . Curi Motor di Tuban, Dua Penadah Asal Banyuwangi Dibekuk Polisi   |   16:00 . Tumpukan Ban Bekas Terbakar, Nyaris Merembet ke Bengkel   |   15:00 . Predikat KLA Tuban Naik Jadi Tingkat Madya   |   12:00 . Banyak Warga Miskin Tak Dapat Bansos   |   08:00 . Bigini Landskap Media Digital di Indonesia Versi AMSI   |   07:00 . Lebih Baik Minum Air Panas saat Cuaca Panas, Ini Sebabnya!   |   18:00 . Gandeng Mahasiswa, Kapolres Tuban Bagikan Bansos Kepada Warga Terdampak Covid-19   |   17:00 . Warga Merakurak Meninggal Usai Pesta Miras di Jenu   |   16:00 . Simak Jadwal Dispensasi Perpanjang SIM Yang Habis Masa Berlakunya Saat PPKM   |  
Sun, 01 August 2021
Jl Sunan Muria no 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

SW. Yudha: Ada Tanah Hutan Tak Digarap, Diperjuangkan

bloktuban.com | Tuesday, 05 December 2017 21:00

SW. Yudha: Ada Tanah Hutan Tak Digarap, Diperjuangkan

Reporter: Parto Sasmito

blokTuban.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) bersama dengan Pemerintah Pusat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk yang tinggal di sekitar hutan. Yakni dengan pengelolaan lahan yanh tidak digarap Perhutani untuk diberdayakan.

Hal itu dikatakan anggota DPRRI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban, SW. Yudha kepada blokBojonegoro.com. Sebab, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan jika pengelolaan tepian hutan bersama masyarakat.

“Jika ada wilayah hutan belum tergarap maksimal Perhutani, maka masyarakat bisa mengajukan,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Ia berharap jika tanah harus produktif dan jangan sampai terbengkalai. Jadi, hutan rakyat memang harus benar-benar nyata dan dikelola dengan baik. Dewan akan memperjuangkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terus berkomunikasi intensif untuk memetakan kawasan hutan yang belum tergarap maksimal. Termasuk adanya informasi dari masyarakat sekitar hutan sangat diperlukan.

“Di Tuban dan Bojonegoro juga banyak wilayah hutan, jadi keaktifan warga di tepian hutan sangat diperlukan,” pungkasnya. [ito/lis]

 

Tag : hutan, klh, dpr ri

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat