Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban mengklaim tidak menetapkan target untuk penerimaan tax amnesty atau pengampunan pajak bagi para Wajib Pajak (WP). hal tersebut diungkapkan Kepala KPP Pratama Tuban Eko Radnadi Susetio dalam konferensi pers, Kamis (11/8/2016).
Program tax amnesty atau pengampunan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Tuban telah diikuti lima Wajib Pajak (WP). Dari lima WP tersebut diketahui nilai aset atau nilai tebusan mencapai sekitar Rp5 miliar.
Dalam rangka pemberian pengertian sekaligus pemberian penghargaan terhadap wajib pajak patuh, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban mengadakan sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak, Kamis (11/8/2016).
Bupati Tuban Fathul Huda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat banyaknya ajaran-ajaran radikal yang mulai muncul kepermukaan.
Hasil produksi Tebu di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban tahun ini mencapai 650 kuintal per hektar.<br />Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sumber Makmur Parengan, Jauri. Menurutnya, pada tahun ini hasil panen tebu para petani rata-rata mencapai 600 kuintal hingga 650 kuintal per hektarnya.
Selain memiliki produk unggulan pertanian padi dan jagung, petani tadah hujan di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban juga memiliki produk unggulan lain, yakni tanaman tebu yang hanya panen satu kali dalam satu tahun.
Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tuban terlihat sangat produktif dengan hasil karya yang diproduksinya. Namun, kerap kali Industri olahan kerajinan tangan tersebut mendapat kendala Permodalan, sehingga membuat usahanya tersendat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara yang melibatkan warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko dengan Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ), terkait pemutusan biaya kompensasi yang selama ini diterima warga setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Perekonmian dan Pariwisata (Disperpar) berharap positif terkait pendirian lima hotel baru di Tuban. Berdirinya hotel tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan pariwisata dan pendapatan masyarakat.
Semua hotel yang telah habis masa izin operasionalnya harus melakukan perpanjangan izin kembali, meskipun hotel tersebut merupakan milik daripada orang nomer satu di Kabupaten Tuban.