Begini Komentar BKD Tuban Soal Libur Lebaran PNS
Cuti libur Lebaran telah ditentukan. Pemerintah pusat memutuskan, libur cuti bersama tahun ini selama 10 hari, mulai 11-20 Juni 2018.
Cuti libur Lebaran telah ditentukan. Pemerintah pusat memutuskan, libur cuti bersama tahun ini selama 10 hari, mulai 11-20 Juni 2018.
Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Tuban akan segera menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh kecamatan. Saat ini pihaknya tengan salah satu bank BUMN juga telah menyalurkan kartu BPNT ke desa-desa.
Selama Operasi Patuh Semeru 2018 yang digelar sejak (26/4/2018) kemarin, Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Tuban telah melakukan penindakan kepada ribuan pelanggar lalu lintas.
Bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban sebentar lagi akan segera didistribusikan. Sebab saat ini pemerintah tengah sibuk menyalurkan kartu BPNT ke dua puluh kecamatan yang tersebar di Tuban.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo secara khusus mengunjungi Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, untuk menunjukkan kesungguhan dan kesiapan Jawa Timur menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2019 mendatang.
Menjelang datangnya bulan suci Ramadan serta untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkoba, petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban, Satresnarkoba Polres Tuban, TNI dan Satpol PP Tuban melakukan razia di tempat hiburan malam Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Peningkatan ‎sarana prasarana bidang jalan, proyek pelebaran jalan Raya Plumpang-Pakah sejak satu bulan terakhir tengah dilakukan pengerjaan. Proses pengerukan, beserta pengecoran samping jalan aspal, sedang digebut menjelang persiapan bulan Ramadan hingga waktu Lebaran mendatang.
Focal Point Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Tuban, M Ali Baharudin mengklaimm sosialisasi percepatan perhutanan sosial (PS) yang dilakukan Senin (30/4/2018) kemarin bertujuan untuk memberikan informasi secara utuh apa itu perhutanan sosial. Informasi penting di antaranya, bagaimana mekanisme pengusulannya, bagaimana tata kelola kawasan hutan yang lestari, tata permodalannya, sampai kelembagaan dan tata niagannya.
Kemampuan pemerintah kabupaten (pemkab) sangat terbatas untuk menjangkau dan melayani seluruh warganya. Karena itu, dibutuhkan partner dari pihak ketiga untuk mewujudkan visi misi. Segala sumber daya yang ada harus dimaksimalkan.
Sebagai salah satu upaya dalam percepatan program Perhutanan Sosial (PS), Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menggelar sosialisasi bersama stakeholder kehutanan Tuban di gedung pertemuan lantai 3 Pemkab Tuban, Senin (30/4/2018). Sosialisasi kepada masyarakat sasaran sampai ini, untuk melakukan kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara lestari dan pengembangan usaha.