Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tuban ternyata belum memiliki ruang sidang untuk menangani pelanggaran Pemilu 2024. Hal tersebut ditemukan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur saat surpervisi ke Tuban, Jumat (17/6/2022).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyanyangkan keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sejatinya, apapun rekomendasi yang di produk oleh lembaga yang berwenang maka yang bersangkutan harus menjalankannya.
Sempat ada rekomendasi kembar dari DPP PAN. Satu rekom atasnama pasangan Setiajit dan RM.Armaya Mangkunegara. Namun, DPW PAN Jawa Timur memastikan rekom tersebut untuk Setiajit-RM.Armaya Mangkunegara.
Setiajit memegang rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju dalam pilkada Tuban 9 Desember mendatang.
Berdasarkan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Tuban pada semester I tahun 2020 didapatkan 404 temuan dengan 523 rekomendasi.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, sepakat untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden RI melalui Pengurus Pusat (PP) PPDI agar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dihapus.
Beberapa partai pendukung pemerintahan Huda Noor jilid II, menggelar pertemuan di salah satu hotel di Tuban, Minggu kemarin.
ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menyampaikan beberapa rekomendasi untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disampaikan Bupati Tuban, Fathul Huda, dan wakilnya, Noor Nahar Hussein, di akhir jabatan 2011 -2016.
