Berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Salah satunya, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dengan menerapakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19.
Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tuban tidak mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), meskipun kasus aktif Covid-19 sejumlah 411 atau tertinggi di Jawa Timur.
Pemberlakuan pembatasan sosial skala besar (PSBB) khusus daerah Jawa dan Bali menjadi langkah terbaru pemerintah pusat untuk menekan kasus Covid-19 yang terus bertambah.
Bupati Tuban, Fathul Huda saat ini menolak betul penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya. Setidaknya ada tiga alasan mendasar yang melatarbelakangi sikap mantan Ketua PCNU Tuban ini.
Siapapun yang ingin mudik, seyogyanya harus mau belajar dari kisah 15 warga Kabupaten Tuban yang sempat terjaring razia Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tiga hari nasib mereka tak jelas dan terdampar di Banten.
Sebanyak 15 orang warga Kabupaten Tuban dikabarkan terdampar di pelabuhan Merak Kotamadya Cilegon, Provinsi Banten. Mendengar kabar ini, Bupati Tuban Fathul Huda langsung menginstruksikan jajarannya mengurus kepulangan mereka.
PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus pada Senin (27/4) kemarin menyalurkan 45 tabung Bright Gas kemasan 12 Kilogram ( Kg ) untuk keperluan dapur umum, melalui Dinas Sosial ( Dinsos) Provinsi Jawa Timur.
