Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono dan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito bakal menghadiri acara pelantikan di Kabupaten Tuban.
Sedikitnya, 60 desa di Kabupaten Tuban bakal melaksanakan rekrutmen perangkat baru tahun 2020. Pelaksanaan rekrutmen tersebut telah melalui berbagai tahapan dan tinggal menunggu pelaksanaan tes atau ujian.
Tanggal 21 April selalu diperingati sebagai hari Kartini yang merupakan hari bangkitnya emansipasi perempuan. Di tengah pandemi Covid-19 ini, kaum perempuan turut berperan aktif dan sangat penting untuk mencegah penyebaran virus ini.
Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban ‘wadul’ dana desa yang dilarang digunakan untuk membangun balai desa ke Setiajit.
Sebanyak 4000 guru yang tergabung dalam Himpaudi, IGTKI dan IGRA se-Kabupaten Tuban mengikuti Seminar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan tema di Pendopo Kridho Manunggal Tuban, Rabu (18/12/2019).
Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Hargoretno (AMH) menggeruduk kantor balai desa setempat dengan membawa berbagai poster tuntutan pencopotan Kasi Kesra berisinial ST yang juga merangkap sebagai Modin Dusun Mbawi Kulon, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
Kondisi stunting atau kekerdilan pada anak dapat dicegah dengan pengawasan ketat oleh orang tua. Spesialis anak dari RSUP Fatmawati dr. Purnama Fitri, Sp A(K) mengungkapkan orang tua wajib memantau tumbuh kembang anak.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban, mencatat hampir seluruh desa di Kabupaten Tuban telah mendaftarkan perangkatnya.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (Dispemas dan KB) Kabupaten Tuban terdapat 39 desa yang kepala desa (Kades) dan Perangkat Desanya mendapatkan tambahan penghasilan dikarenakan tidak memiliki tanah bengkok.
Salah satu hasil pertemuan ribuan perangkat desa dengan presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019) lalu, adalah akan dilakukannya penyetaraan gaji perangkat desa dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II A. Pemerintah akan melakukan revisi PP Nomer 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.