Robohnya 3 tiang di trotoar di Jalan RE Martadinata Tuban masih ramai diperbincangan publik. Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR PRKP mengklaim bahwa robohnya tiang karena ditabrak truk.
Memasuki awal Bulan Februari 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melakukan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Ronggolawe Pemkab Tuban.
Pemerintah Kabupaten Tuban melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban di proyek pembangunan daerah. Kerjasama tersebut tertuang dalam penandatangan kesepakatan (MoU) bersama terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di ruang Rapat Dandang Wacono kantor Pemkab Tuban, (26/01/2023).
Sejumlah pengerjaan proyek revitalisasi di sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Tuban, yang diwacanakan rampung pada akhir Tahun 2022 lalu, mengalami kemoloran hingga saat ini.
Pemkab Tuban melalui Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) mendukung adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Adhyaksa Tuban.
Ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tuban gagal mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2022. Sesuai aturan, setiap UMKM mendapat bantuan sebesar Rp450.000.
Program angkutan gratis bagi pelajar dan disabilitas di Kabupaten Tuban, yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), dipastikan belum bisa beroperasi di Bulan Januari 2023 ini.
Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tuban, gagal bertemu dengan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi saat menyampaikan aspirasinya karena tidak ada di tempat.
Memasuki awal tahun 2023 ini, hampir seluruh pengerjaan proyek, di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP), yang diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2022 lalu, belum menunjukkan tanda-tanda akan rampung.
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Fahmi Fikroni mengatakan kontraktor molor pengerjaan proyeknya akan dilakukan denda Per hari 0,001 persen dari sisa yang belum terselesaikan.