Category : Tag: Kpr

Soroti Kekerasan Pada Anak, KPR Gelar Penyuluhan Hukum

Tindak kekerasan yang kerap menimpa pada anak mendapat sorotan serius Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum, Kamis (27/4/2017).

Munaqosah di Soko Tiap Peserta Bayar Rp 40.000

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DPK Soko selaku panitia penyelenggara munaqosah atau ujian di tingkat Taman Pendidikan Alquran mematok tiap peserta Rp40.000.

Dipanggil Saksi Pencemaran Nama Baik, Sejumlah Wartawan Menolak

Sejumlah wartawan dari beberapa media di Kabupaten Tuban mendapat panggilan dari penyidik Polres Tuban. Mereka diminta datang pada Kamis (8/3/2017) besok buat menjadi saksi kasus pencemaran nama baik.

Dugaan Kesalahan Prosedur Penanganan Anak

Sering Dihubungi Polisi, Orang Tua Merasa Tak Nyaman

Orang tua dari tiga anak dibawah umur yang terlibat dugaan pencurian kembali mendatangi kantor Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), Rabu (22/2/2017). Pasalnya, mereka merasa takut dan bingung setelah adanya pemberitahuan dari kepolisian yang ditujukan kepada mereka.

KPR Duga Ada Salah Prosedur Penanganan Kasus Anak oleh Polisi

Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), mempertanyakan prosedur penanganan kasus dugaan pencurian yang melibatkan tiga anak dibawah umur oleh aparat kepolisian.

13 Tahun Koalisi Perempuan Ronggolawe

Terima Ancaman Hingga Hasil Panen Klien

Angka 13, terlebih bagi usia sebuah organisasi atau lembaga tidaklah kecil. Pada 14 Februari 2004 silam, sekelompok aktivis perempuan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Koalisi Perempuan Ronggolawe.<br /><br />Hari ini, 13 tahun ya

Catatan Keuangan Buruk Kerap Hambat Pengajuan KPR

Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh sejumlah orang kerap terjadi penolakan oleh pihak pengembang atau perbankan bersangkutan.&nbsp;

Sepekan Pameran Batik

Ratusan Motif Batik Dipamerkan

Ratusan motif batik hasil karya Komunitas Butik di bawah pendampingan Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) digelar dalam Pameran Sepekan Batik, Senin (21/11/2016).

Tenaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Harus Kompatibel

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Perda Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (PSPD) akan membentuk 22 instansi baru yang salah satunya yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan, instansi tersebut dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait.