OPD Dinilai Tak Mampu Optimalkan Program Pengentasan Kemiskinan
Aktivis Tuding OPD Tidak Mampu Optimalkan Program Pengentasan Kemiskinan
Aktivis Tuding OPD Tidak Mampu Optimalkan Program Pengentasan Kemiskinan
Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makhdum Ibrahim mendemo Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Senin (12/6/2017). Sejumlah aktivis mahasiswa ini menuntut dientaskannya kemiskinan di Tuban.
Seratusan lebih pembecak dan pedagang di parkir wisata Sunan Bonang, Kelurahan Kebonsari, kecamatan/Kabupaten Tuban, menggeruduk kantor Pendopo Bupati Tuban, Jumat (10/2/2017) sekitar pukul 10.00 WIB.
Hari ini, Kamis (26/1/2017) sejumlah warga sekitar perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk Kantor Tuban berunjuk rasa di depan pintu masuk menuju perusahaan.
Para Demonstran yang tergabung dari Perkumpulan Pengusaha Lokal Tuban (PPLT) kembali melanjutkan aksi unjuk rasa, setelah mediasi yang dilakukan dengan pihak perusahaan tidak ditemui langsung oleh General Manager PT.Holcim Pabrik Tuban.
Sekelompok pengusaha yang mengatasnamakan Perkumpulan Pengusaha Lokal Tuban (PPLT) menggelar aksi unjuk rasa di PT. Holcim Indonesia Tbk kantor Tuban, Kamis (26/1/2017).
Legislatif Kabupaten Tuban menjanjikan warga ring 1 PT Semen Indonesia, dalam hal ini Aliansi Karang Taruna Ring 1 yang terdiri dari 10 desa, Serikat Buruh Ronggolawe serta Serikat Petani Ronggolawe akan dipertemukan dengan perusahaan terkait, pada awal Februari mendatang, Kamis (19/1/2017).
Aksi demo yang dilakukan Aliansi Karang Taruna Ring 1 yang terdiri dari 10 desa, Serikat Buruh Ronggolawe serta Serikat Petani Ronggolawe setelah dari perusahaan PT Semen Indonesia, selanjutnya mereka meluruk kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Kamis (19/1/2017).
Dua kebijakan yang diberlakukan awal 2017 ini, PP nomor 60 tahun 2016 dan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) memicu unjuk rasa oleh PC PMII Tuban, Rabu (18/1/2017). Bersama aksi tersebut sejumlah tuntutan ditujukkan DPRD Tuban.
Dua kebijakan yang diberlakukan awal 2017 ini, PP nomor 60 tahun 2016 dan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) memicu unjuk rasa oleh PC PMII Tuban, Rabu (18/1/2017). Bersama aksi tersebut sejumlah tuntutan ditujukan DPRD Tuban. Saat aksi, sempat terjadi adu dorong antaran demonstran dan aparat kepolisian, lantaran para demonstran merangsek memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Tuban, akibatnya satu demonstran pingsan.