Pasar murah bulog sudah mulai beroperasi di dua titik pasar Kabupaten Tuban, yaitu pasar Baru Tuban dan Pasar Jalan Pramuka. Kehadiran pasar murah ini untuk mengantisipasi kekurangan stok di pasar induk, selain itu pasar ini juga menyediakan harga yang sangat terjangkau.
Upaya pemerintah menanggapi beberapa tindak kekerasan terhadap anak mulai nampak. Salah satunya, pemerintah saat ini tengah menggodok draf Undang-undang Pengasuhan.
Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tuban cukup memprihatinkan. Pasalnya hingga saat ini, tercatat 593 tindak kekerasan terhadap anak terjadi.
Pengusaha Kecil Menengah diharuskan menguasai komunikasi dan memiliki segmentasi dalam pemasaran. Ketua Komite Jaringan Usaha Indonesia Timur, Setyo Agustino mengatakan komunikasi antara pembeli dan penjual perlu seselarasan. Sederhana saja, kata Agus seperti penyertaan label dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada produk makanan.
Menjelang bulan ramadan yang akan segera tiba sering dijumpai kenaikan harga kebutuhan pokok di setiap pasar tradisional. Dengan adanya kenaikan harga di sejumlah pasar tersebut membuat Bulog akan melakukan operasi pasar murah di beberapa titik pasar setiap kabupaten.
Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi regional (Divre) Bojonegoro akan melakukan operasi pasar murah dalam waktu dekat. Operasi pasar itu dilakukannya untuk membantu stok kebutuhan bahan pokok selama bulan suci Ramadan.
Angka pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tinggi di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Akhir-akhir ini mulai dari bulan April dan Mei angka pernikahan di kecamatan tersebut mencapai hingga 176 pasangan.
Parkir Elektrik yang menghabiskan alokasi dana sedikitnya Rp300 juta, di Pasar Baru Tuban tampak belum maksimal. Alih-alih digunakan sebagaimana mestinya, justru pembayaran karcis parkir melalui petugas jaga dengan tenaga manual sepenuhnya.
Selama bulan Ramadan, Inspeksi Mendadak (Sidak) bakal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban terhadap empat komoditi kebutuhan pokok.
Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) beserta Aliansi Masyarakat Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah RI melalui DPRD Kabupaten Tuban segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, Minggu (22/5/2016).
