Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Senin (20/8/2018) menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Kabupaten Tuban, Senin (20/8/2018).
.jpg)
Sebanyak 1914 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten atau Kota masa jabatan 2018-2023 dilantik hari ini, Rabu (15/8/2018) di Birawa Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta. Lima di antaranya adalah anggota Bawaslu Kabupaten Tuban.
Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten atau Kota masa jabatan 2018-2023 akan dilantik pada Rabu (15/8/2018) besok. Termasuk lima orang anggota Bawaslu Kabupaten Tuban yang dinyatakan lolos seleksi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia secara resmi mengumumkan calon anggota Bawaslu Kabupaten/kota terpilih, di seluruh Indonesia, Senin (13/8/2018) malam. Termasuk di antaranya Bawaslu Kabupaten Tuban.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah selesai menatapkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Tuban periode 2019-2024. Saat ini nama-nama bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ini juga telah dipublikasikan di website resmi milik KPU Tuban (http://www.kpud-tubankab.go.id).
Proses pendaftaran calon anggota DPRD Tuban terus berjalan. Pengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) di Tuban akan diumumkan mulai besok Minggu (12/8/2018) hingga Selasa (14/8/2018).
Penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tersisa dua hari lagi. Kendati begitu sampai detik ini belum ada yang mendaftar atau mendeklarasikan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia (RI) 2019-2024.
Menjelang Pilpres 2019, akan marak bertebaran informasi hoaks. Karenanya, publik harus lebih berhati-hati share informasi yang didapat dari media sosial, seperti WhatsApp (WA), Instagram (IG), Facebook (FB) dan media sosial lainnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban akan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Tuban 2019 pada 12-14 Agustus 2018.
omisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sejak 30 Juni 2018. Setiap partai politik diwajibkan tidak menyertakan mantan terpidana bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan terpidana korupsi sebagai nama bakal calon anggota legislatif.