Pemerintah Kabupaten Tuban akan melakukan langkah konsultasi atas dibatalkannya Peraturan Daerah (Perda) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, pembatalan dinilai masih ada yang perlu diklarifikasi.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tuban, Saiful Hadi tidak mau setengah-setengah melihat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh jajaran dibawahnya. Sebab, pelayanan harus diberikan sepenuhnya bagi masyarakat atau pasien yang sedang membutuhkan pengobatan, tanpa membeda-bedakan miskin atau kaya.
Lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memfokuskan untuk pembenahan internal yang melibatkan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) dan Camat.
Sebanyak 3143 Peraturan Daerah (Perda) telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Imbasnya, Perda Kabupaten Tuban juga masuk daftar dari sekian ribu Perda yang dibatalkan tersebut.
Desakan untuk memidanakan pemilik karaoke ilegal yang tetap beroperasi selama bulan ramadan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban menyediakan bus untuk keperluan mudik gratis bagi masyarakat Tuban. Bus tersebut, akan membawa pemudik dari wilayah Surabaya menuju Kabupaten Tuban.
Maraknya karaoke ilegal yang tetap beroperasi selama bulan ramadan mengundang perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban. Bahkan kejadian tersebut langsung mendapat tanggapan oleh Ketua DPRD, Miyadi.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tuban, Saiful Hadi, akan lakukan mutasi bagi Kepala Puskesmas yang bekerja setengah-setengah dalam memberikan pelayanan.
Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPJ APBD) 2015 Kabupaten Tuban telah diterima dengan mulus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dengan diterimanya LPJ tersebut, maka inisiatif muncul untuk membuat Perda LPJ APBD.
Tingkatkan Kinerja Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD), Bupati Tuban teken Pakta Integritas dengan seluruh kepala SKPD. Penandatanganan itu bertujuan untuk memantau etos kerja dari setiap jajarannya di masing-masing SKPD.
