PWRI Beri Bupati Tuban Tanda Penghormatan
Bupati Tuban, Fathul Huda, menerima piagam dan tanda kehormatan Wredatama Nugraha Madya dari Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Bupati Tuban, Fathul Huda, menerima piagam dan tanda kehormatan Wredatama Nugraha Madya dari Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Sebagian besar perusahaan masih banyak yang belum mampu menggaji karyawannya berdasarkan standar upah atau Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ternyata telah membahas beberapa isu terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tuban. Isu strategis itu dibahas untuk revisi RTRW Tuban dari 2012 lalu sampai 2032 mendatang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ternyata telah membahas beberapa isu terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tuban. Isu strategis itu dibahas untuk revisi RTRW Tuban dari 2012 lalu sampai 2032 mendatang.
Bertempat di Gedung Serbaguna Polres Tuban, Polres Tuban menggelar Upacara Korp Raport kenaikan pangkat pengabdian dan reguler Perwira dan Bintara Polres Tuban Tertanggal Mulai Tugas (TMT) 1 Januari 2018, Jumat (29/12/2017).
Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban menyebut belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan atas ditetapkannya Pergub Jawa Timur (Jatim) Nomor 75 tahun 2017, terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 2018.
Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menegaskan stok blangko e-KTP masih cukup. Hingga akhir November kemarin, sudah ada 13,6 juta keping blangko yang disebar.
Kabupaten Tuban selangkah lagi akan memiliki pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Jatirogo. Pos tersebut rencana akan dioperasikan tahun 2018 mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menaruh perhatian atas permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan pihak PT. Swabina Gatra, hingga berbuntut pada demonstrasi yang dilakukan pekerja, Rabu (27/12/2017) kemarin.
Bupati Tuban, H. Fathul Huda menginstruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa untuk serius menekan angka kemiskinan. Pihaknya berharap setiap OPD dan kepala desa memiliki data secara matematis, agar dampaknya bisa dilihat bukan hanya retorika belaka.