Skip to main content

Category : Kebijakan


PWRI Beri Bupati Tuban Tanda Penghormatan

Bupati Tuban, Fathul Huda, menerima piagam dan tanda kehormatan Wredatama Nugraha Madya dari Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).

Lima Isu Strategis di Revisi RTRW Tuban

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ternyata telah membahas beberapa isu terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tuban. Isu strategis itu dibahas untuk revisi RTRW Tuban dari 2012 lalu sampai 2032 mendatang.

Revisi RTRW Tuban Bahas Beberapa Isu Strategis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ternyata telah membahas beberapa isu terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tuban. Isu strategis itu dibahas untuk revisi RTRW Tuban dari 2012 lalu sampai 2032 mendatang.

Berprestasi, 9 Anggota Polres Tuban Naik Pangkat

 Bertempat di Gedung Serbaguna Polres Tuban, Polres Tuban menggelar Upacara Korp Raport kenaikan pangkat pengabdian dan reguler Perwira dan Bintara Polres Tuban Tertanggal Mulai Tugas (TMT) 1 Januari 2018, Jumat (29/12/2017).

Belum Ada Perusahaan Ajukan Keberatan Pergub UMK?

Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban menyebut belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan atas ditetapkannya Pergub Jawa Timur (Jatim) Nomor 75 tahun 2017, terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 2018.

Kekurangan Blangko E-KTP di Tuban Capai 20 Ribu?

Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menegaskan stok blangko e-KTP masih cukup. Hingga akhir November kemarin, sudah ada 13,6 juta keping blangko yang disebar.

Dewan Sayangkan PT. Swabina yang Kerap Bermasalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menaruh perhatian atas permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan pihak PT. Swabina Gatra, hingga berbuntut pada demonstrasi yang dilakukan pekerja, Rabu (27/12/2017) kemarin.

Bupati Minta Penurunan Angka Kemiskinan di Tuban Matematis

Bupati Tuban, H. Fathul Huda menginstruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa untuk serius menekan angka kemiskinan. Pihaknya berharap setiap OPD dan kepala desa memiliki data secara matematis, agar dampaknya bisa dilihat bukan hanya retorika belaka.