Skip to main content

Category : Kebijakan


Dinsos P3A Prioritaskan Berdayakan Disabilitas dengan Keahlian

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) memberikan perhatian untuk penyandang disabilitas dengan cara melakukan pemberdayaan dan santunan setiap bulannya.

2018, Pelanggaran Disiplin PNS Menurun

Penegakan disiplin para Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi tantangan tersendiri Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban. Pasalnya, meski berstatus sebagai abdi negara, tidak luput pula mereka pernah melanggar peraturan yang ada. Meski demikian, dari data yang ada memang pelanggaran kedisiplinan PNS tahun 2018 lalu terbilang menurun.

2018 Realisasi Pendapatan Parkir Berlangganan Lebihi Target

Tahun 2018, realisasi pendapatan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Tuban melampaui target. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan parkir berlangganan mencapai Rp8.390.254.000.00 atau sekitar 107,24 persen dari target.

Tahun 2019 Parkir Berlangganan Pemkab Tuban Target 8 M Lebih

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mentargetkan realisasi pendapatan retribusi parkir berlangganan pada tahun 2019 sebesar 8.261.840.000.00 Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban, Gunadi.

Gaji Perangkat Desa Naik, PPDI: Kita Kawal

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, Ahkmad Wahyudi menyatakan, pihaknya beserta anggotanya tengah menanti komitmen dan janji Persiden Joko Widodo yang akan menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A.

Permudah Pengurusan Berkas Purna Tugas BKD Kerjasama dengan Taspen

Untuk mepermudah dalam pengurusan dokumen purna tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban bersinergi dengan PT. Taspen Surabaya melakukan perekaman purna PNS di Kantor BKD setempat, siang tadi (16/1/2019).

Anggaran Kemenag Turun Rp 2 Triliun

Anggaran untuk Kementrian Agama (Kemenag) tahun ini turun Rp 2 Triliun. Jika tahun lalu Kemenag menerima bagian Rp 63 Triliun, tahun ini tinggal Rp 61 Triliun. Anggaran itu harus dibagi kepada seluruh Kemenag wilayah dan kabupaten/kota se Indonesia.