Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Usai dilantik, Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Tuban langsung menyoroti Pemerintahan di bawah kepemimpinan Aditya Halindra dan Joko Sarwono. Ketua PKDI Tuban, Suhadi menyoal tidak adanya anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) di tahun ini.
PKDI juga membandingkan Tuban dengan kabupaten tetangga yang setiap tahunnya mendapat BKD dari Pemkab. Sementara di Tuban selama ini belum pernah ada anggaran BKD yang dampaknya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Selain Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), desa itu ada BKD. Di masing-masing kabupaten itu pasti ada, hanya Tuban yang tidak ada sama sekali," ujar Suhadi usai dilantik di salah satu resto di Jl. Basuki Rahmat Tuban, Rabu (4/6/2025).
Merespon kebijakan tersebut, PKDI akan memperjuangkan agar BKD di Tuban bisa teranggarkan. Sebab pelantikan PKDI Kabupaten Tuban kali ini, Suhadi dengan tegas menyatakan jadi momentum awal dalam rangka mengawal rakyat Indonesia, agar lebih sejahtera.
"Kami akan ketemu dengan mas Bupati. Kalau tahun ini memang sudah di dok tidak ada BKD, mungkin tahun depan bisa diusahakan," imbuh Kades Sumberejo Rengel tersebut.
Selain anggaran BKD, Suhadi juga menyoroti tingkat kesejahteraan masyarakat Tuban. Saat ini jika angka kemiskinan di Tuban masih tinggi ke 5 di Jawa Timur, pihaknya merasa tidak puas atas kinerja pemerintah.
"Kami bisa menilai sendiri bahwa kami kurang puas, kalau melihat indeks statistik. Tuban masih nomor 5 tingkat kemiskinan. Artinya apa, kita harus mau menurunkan ego secara bersama-sama memperjuangkan rakyat," tandas Suhadi.
Dari pernyataan PKDI soal anggaran BKD dan angka kemiskinan, Bupati Tuban Aditya Halindra merespon serius. Mas Lindra justru mengingatkan agar PKDI tidak membandingkan kebijakan di Kabupaten Tuban dengan Kabupaten lain.
"Saya harus memahamkannya, jangan selevel Perbup itu disamakan dengan daerah satu dengan daerah lain," tegas Bupati Tuban dua periode itu.
Mas Lindra juga berpesan agar semua pihak paham terhadap administrasi. Bupati muda itu menegaskan semua daerah memiliki persoalannya sendiri-sendiri dan prioritasnya tidak bisa disamakan.
Bupati Tuban juga mempertanyakan soal ketidakpuasan PKDI terhadap programnya. Padahal di tahun 2021-2022 Mas Lindra telah menggelontorkan anggaran pembangunan jalan di desa dan bantuan pertanian.
"Selama ini seperti apa kalau kurang puas. Kepuasannya kurang apa? saya ini 2021-2022 membangunkan mereka jalan desa yang harusnya itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah desa. Terus hal-hal yang lain contohnya di dunia pertaniannya sendiri saya juga membantu masyarakatnya yang ada di desa," terangnya.
Lindra justru mengingatkan ketua PKDI agar tidak berasumsi pribadi seolah-olah mewakili dari organisasi. Pihaknya menilai yang dikemukakan ketua PKDI tidak tepat.
Merespon apa yang dikemukakan PKDI Tuban, Bupati Lindra justru termotivasi akan mengecek penggunaan anggaran DD dan ADD di desa. Pemakab Tuban akan menurunkan tim guna memastikan bagaimana pemanfaatan dari penggunaan dana desa terhadap persoalan yang ada di masyarakat.
"Itu bukan tanggung jawabnya Bupati saja. Terus Pemerintah Desa yang punya anggaran dana desa juga uangnya dipakai apa? Mari kita cek!," ucap Mas Lindra .
"Kalau begitu insyaallah dalam waktu dekat juga akan coba ngecek deh, bagaimana pemanfaatan dari penggunaan dana desanya dia terhadap persoalan yang ada di masyarakat sekitarnya," pungkas Lindra.
[Rof/Al]
