
Reporter: Dahrul Mustaqim
blokTuban.com - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban melakukan audiensi dengan Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban pada Jumat (22/02/2024) di kantor setempat. Audiensi ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban yang mengalami berbagai kendala, termasuk keterlambatan pengerjaan dan kualitas hasil pembangunan yang kurang baik.
Ketua PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah, menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tertuang dalam misi Bupati Aditya Halindra Faridzky, yakni "membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif." Namun, dalam implementasinya, proyek-proyek infrastruktur kerap mengalami kendala yang berulang dari tahun ke tahun, termasuk pada tahun anggaran 2024.
“Salah satu contoh proyek yang mengalami keterlambatan adalah revitalisasi Alun-Alun Tuban yang molor dari perjanjian kontrak. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan serta eksekusi yang dilakukan oleh dinas terkait,” ujar Ahmad Wafa Amrillah.
Menurutnya, berbagai alasan klasik sering digunakan sebagai pembelaan atas keterlambatan proyek, mulai dari birokrasi yang lamban, proses lelang yang alot, hingga faktor cuaca. Padahal, apabila perencanaan anggaran dan pengesahan APBD dilakukan sesuai jadwal, maka ada cukup waktu untuk menyiapkan dokumen proyek serta proses tender sejak awal tahun, sehingga pengerjaan bisa berjalan lebih cepat.
Selain masalah keterlambatan, PMII Tuban juga menyoroti buruknya kualitas beberapa proyek infrastruktur yang baru selesai dibangun namun sudah mengalami kerusakan. Beberapa proyek irigasi yang mengalami kerusakan dalam waktu singkat di antaranya: Pembangunan irigasi di Desa Maibit, Kecamatan Rengel dengan anggaran Rp1,9 miliar. Pembangunan irigasi di Desa Jati, Kecamatan Soko dengan anggaran Rp2,3 miliar. Pembangunan irigasi di Desa Belikanget, Kecamatan Tambakboyo dengan anggaran Rp987 juta.
“Harapannya, proyek-proyek ini dapat mengatasi permasalahan banjir, tetapi kenyataannya justru mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik. Ini sangat merugikan masyarakat dan menunjukkan adanya perencanaan yang kurang matang,” tambahnya.
PMII Tuban juga menilai bahwa proyek irigasi yang bermasalah ini sudah memiliki kendala sejak tahap perencanaan. Misalnya, proyek yang seharusnya dikerjakan pada musim kemarau malah dilakukan pada musim hujan, serta kurangnya uji tanah sebelum pembangunan yang menyebabkan kontruksi tidak sesuai dengan kondisi lahan.
Atas berbagai permasalahan ini, PMII Tuban meminta Dinas PUPR-PRKP untuk lebih serius dalam menyusun program pembangunan serta memastikan proyek yang dikerjakan memiliki kualitas yang baik dan tahan lama. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban dari dinas terkait untuk memperbaiki proyek-proyek yang telah mengalami kerusakan.
“Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan program pembangunan agar tidak ada lagi proyek yang molor dan berkualitas buruk. Dengan demikian, anggaran yang sudah dialokasikan tidak terbuang sia-sia,” tegas Ahmad Wafa Amrillah.[Rul/Rof]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published