23:00 . 8 Khasiat Air Kelapa Wulung Muda Tuban yang Harganya Lebih Mahal dari Kelapa Ijo   |   22:00 . Polisi Tandai 2 Lokasi Balap Liar di Tuban, Patroli Spontan akan Digalakkan   |   21:00 . Bappeda Tuban Prediksi Reaktitasi Jalur Kereta Api Lebih Dulu Dibanding Tol Demak-Tuban   |   20:30 . Posko Penyekatan Hewan Ternak di Perbatasan Tuban-Rembang   |   20:00 . 60 Calon Pengantin di Tuban Dibekali 8 Materi, agar Terhindar Perceraian hingga KDRT   |   19:30 . Ada Posko Sekat PMK Mulai 5-15 Juli 2022, Tuban Tak Terima Ternak dan Daging dari Luar Jatim   |   19:00 . 6 Destinasi Wisata Air Terjun di Tuban Ini Dijamin Menyegarkan Mata Anda!   |   18:00 . Balap Liar di Tuban Bikin Resah Pengguna Jalan, dari JT Bawah Bergeser ke Tikungan Tundung Musuh   |   17:00 . Alamat Kantor Inspektorat Tuban dan Maklumat Pelayanan 2022   |   16:00 . Netizen Komplain Salah Sasaran ETLE Mau Laporan di Samsat Rumit! Polres Tuban: Mudah, Tidak Sampai 1 Hari   |   15:00 . Lirik Lagu dan Chord Gitar Noah (Peterpan) - 'Di Atas Normal'   |   14:00 . Terima Dua Manfaat, Ini yang Dapat Calon Pegantin Tuban   |   13:00 . Lowongan Kerja S1 untuk 10 Posisi di Wings Group Surabaya   |   12:00 . Ranggalawe Mangkat | Teater Komunitas Warna Tuban   |   11:00 . 6.608 Penduduk Tuban Usia Kerja Menganggur, DPRD: Apa yang Dilakukan Pemkab?   |  
Wed, 06 July 2022
Jl. Sunan Muria no 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Silpa Rp780 Miliar Jadi Sorotan, DPRD Kritik Perencanaan Buruk, Bupati Tuban Mengelak

bloktuban.com | Saturday, 18 June 2022 16:00

Silpa Rp780 Miliar Jadi Sorotan, DPRD Kritik Perencanaan Buruk, Bupati Tuban Mengelak Bupati Tuban merangkul legislatif setelah rapat paripurna di gedung DPRD Tuban. (foto:Ali/blokTuban.com)

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Empat dari enam total fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban memberikan catatan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2021 Kabupaten Tuban. Diantara yang menjadi sorotan para legislatif, yaitu tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD sebesar Rp780 miliar di tahun 2021.

Fraksi yang mengkritik besarnya Silpa 2021, adalah fraksi Restorasi Amanat Pembangunan (RAP). Melalui juru bicaranya, Maftuchin, RAP menilai SIlpa tersebut terlalu besar. Ditengarai ada banyak kegiatan ekskutif Kabupaten Tuban yang tidak terlaksana atau tertunda. 

"Terlalu besar sisa APBD 2021," katanya dalam laporannya di ruang paripurna yang dihadiri Bupati Tuban, Sekda Tuban, Ketua DPRD Tuban beserta sekretariat dan anggota, serta dinas terkait, Sabtu (18/6/2022). 

Baca Juga : SILpa 2021 Tuban Tembus Rp700 Milyar Lebih, DPRD Kritik Kinerja Pemkab

Selain Silpa, Maftuchin juga menyinggung soal pengambilalihan Terminal Wisata Kambang Putih (TWKP) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu yang saat ini dikelola Pemerintah Pusat. 

Beberapa masalah krusial yang terjadi di Kabupaten Tuban seperti, kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan layanan kesehatan warga Tuban sisi barat yang lebih cenderung berobat ke Jawa Tengah. Problematika tersebut harus dijawab dan dicari solusi untuk menanganinya. 

"Seiring meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi dan kambing, harus segera ditangani serius oleh Pemkab Tuban," pintanya. 

Baca Juga : SILpa Banyak, DPRD Nilai Penyerapan Anggaran di OPD Lemah

Disambung Fraksi Partai Gerindra melalui jubirnya, Bambang Sumargo juga memberikan catatan soal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, hingga rendahnya penyertaan modal di perbankan.

"Kami juga minta toko ritel ditertibkan. Sesuai Perda Nomor 12 tahun 2017, toko ritel berdirinya minimal 500 meter dari pasar tradisional, tapi kenyataan di lapangan sebaliknya. Pemkab harus serius, karena di tahun 2021, Dinas Perijinan Tuban telah mengeluarkan ijin ritel sebanyak 54 titik," beber Bambang. 

Fraksi Partai PDI Perjuangan juga ikut memberi catatan. Salah satu poin yang dikritik PDI, yaitu adanya kekosongan perangkat desa di Tuban yang harus segera diisi supaya tidak mengganggu pelayanan publik di desa. 

Baca Juga : Tekan SILpa, Perencanaan Anggaran Harus Disesuaikan

"Pemetaan harus dilakukan dan harus segera diisi kekosongan tersebut," pinta Jubir Fraksi PDI Perjuangan, Tulus Setyo Utomo.

Fraksi PKB pun juga memberikan catatan penting. Dalam paripurna yang dimulai sekitar pukul 14.30 Wib itu, hanya dua fraksi yang tidak memberikan tanggapan yaitu faksi demokrat keadilan sejahtera, serta fraksi golongan karya berbintang. 

Merespon kritikan dari 4 fraksi, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menilai masukan dari fraksi-fraksi di DPRD sangat baik dan akan dijawab pada rapat paripurna pekan depan. 

Baca Juga : Bupati Berdalih SILpa Karena Penghematan Belanja

"Soal Silpa yang nilainya Rp780 miliar, itu karena Juknisnya di akhir tahun sehingga menyebabkan adanya sisa. Ada juga anggaran PPPK, dan Bantuan Tak Terduga (BTT) Covid-19 tahun 2020 ke 2021 itu cukup besar," jelasnya Bupati Lindra. 

Lindra menampik, jika tingginya Silpa karena buruknya perencanaan anggaran di Tuban. Pemkab bersyukur atas masukan dari legislatif yang sangat bagus, supaya roda pemerintahan berjalan semakin bagus dan pelayanan masyarakat semakin meningkat. [Ali]

Temukan Konten Berita Tuban Menarik Lainnya di Google News.

 

Tag : Silpa 2021, Rp780 miliar, DPRD Kritik Pemkab, Bupati Tuban, Bupati Lindra, APBD 2021, Paripurna, Fraksi DPRD, berita Tuban, Kabupaten Tuban



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Monday, 04 July 2022 19:00

    Tantangan Guru di Era Kurikulum Merdeka Belajar

    Tantangan Guru di Era Kurikulum Merdeka Belajar Merdeka belajar merupakan suatu program kebijakan baru yang diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. beliau mengatakan bahwa program merdeka belajar menjadi suatu terobosan untuk...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat