17:00 . Hibah Keagamaan Tuban 2022 Totalnya Rp4,75 Milyar, Insentif Ribuan Guru TPQ Telah Ditransfer   |   16:00 . KPU Jatim: Regulasi, Teknologi dan Kepemiluan Harus Dikuasai Seluruh Devisi KPU   |   15:00 . Makam Sakral di Desa Pakis Tuban Konon Mertua Ronggolawe   |   14:00 . Pemotor Tewas di Jalan Pantura Tuban Usai Menabrak Truk Parkir   |   13:00 . Persatu Tuban Diperkuat 13 Pemain Lokal, Pelatih Medy : Masih Kurang 12 Pemain Lagi   |   12:00 . Ini Rute Menuju Bukit Lei Tuban, Lokasi Liga Paralayang Jatim Seri 2   |   10:00 . Gubernur Khofifah dan Bupati Lindra Apresiasi Pasar Murah Ika Unair Tuban   |   09:00 . Harga Cabai dan Bawang Merah Tuban Anjlok, Sayur Mayur Merangkak Naik   |   08:00 . Sinopsis dan Deretan Artis di Film Horor Jailangkung Sandekala   |   07:00 . Ikuti Laga Persahabatan Trofeo Tuban, Cara TPPI FC Jaga Kebugaran Karyawan   |   06:00 . Prediksi Cuaca Tuban 26 September 2022: Sebagian Berawan   |   05:00 . Pengunjung Main Sepuasanya dengan Ikan Mas di Wisata Pelang Tuban   |   16:00 . Kondisi Akses Jalan di Desa Patihan Tuban Dikeluhkan Warga   |   15:00 . Kalpataru, Peninggalan Sunan Bonang Tuban Mengandung Pesan Kedamaian   |   14:00 . Enam Museum Indonesia Pamerkan Benda Bersejarah di Tuban   |  
Tue, 27 September 2022
Jl. Sunan Muria no 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

SiLPA 2021 Tuban Tembus Rp700 Milyar Lebih, DPRD Kritik Kinerja Pemkab

bloktuban.com | Wednesday, 25 May 2022 16:00

SiLPA 2021 Tuban Tembus Rp700 Milyar Lebih, DPRD Kritik Kinerja Pemkab Fahmi Fikroni, Ketua Komisi 1 DPRD Tuban. (dok.blokTuban.com)

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Tuban tahun 2021 mencapai Rp700 miliar lebih atau setara 32 persen dari total APBD Tuban sebesar Rp 2,4 triliun. Realitas tersebut menjadi keprihatinan bagi Komisi 1 DPRD Tuban. 

Adannya edaran undangan terkait koordinasi pembahasan dokumen perjanjian kinerja yang dilaksanakan Rabu (25/5/2022), Ketua Komisi 1, Fahmi Fikroni mengaku prihatin karena menurutnya, penyusunan perjanjian kinerja dapat dilaksanakan evaluasi kinerja tahun 2021 paling lambat bulan Januari.

Selain itu, juga wajib seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun Sasaran Kinerja Pegawai 2022, yang mana waktunya paling lambat juga per Januari 2022. 

"Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI nomor 6 tahun 2022," ujar Fikroni kepada blokTuban.com.  

Perlu dipahami juga, bahwa SKP ini adalah acuan utama seorang ASN dalam menjalan tugas dan fungsinnya, baik pejabat struktural maupun fungsional. Sasaran Kinerja adalah turunan visi misi bupati, dan juga program prioritas nasional di break down dan diterjemahkan dalam RPJMD Tuban. Setelahnya, akan diketahui dan ditentukan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

Kepala Dinas wajib membuat perjanjian Kinerja dan kontrak kinerja dengan pejabat penilainya (Bupati) menjadi SKP dan program kerja OPD oleh kepala dinas, baru darinya para staf membagi habis dalam SKP-nya masing masing sesuai jabatan dan fungsionalnya.

"Semua hal diatas wajib terdokumentasi dengan baik. Mulai perencanaan, penganggaran, waktu, target capaian, dan realisasi kegiatannya dan tentu di akhir tahun harus di evaluasi untuk diketahui angka capain kinerjannya," imbuh politisi Dapil 5 Tuban itu. 

Dari hal diatas, Komisi 1 sangat prihatin, jika dalam bulan Mei sebagaimana undangan yang beredar, baru akan dilakukan koordinasi pembahasan dokumen perjanjian kinerja. Ia juga mempertanyakan dasar pelaksanaan kinerja kegiatan dan pelaksanaan program kinerja berbasis anggaran selama ini pelaksanannya seperti apa ???,  

"Ini yang perlu kami cek, karena di sini ada potensi rakyat dirugikan dalam hal pelayanan dan realisasi program kegiatan yang memungkinkan dapat tertunda pelaksanannya. Nanti SiLPA di Kabupaten Tuban bisa jadi akan cukup besar kalau sampai ini terjadi, bayangkan dalam sejarah baru kali ini SILPA APBD Kabupaten Tuban sampai 700 Milyar lebih," katanya. 

Fikroni melanjutkan, darimana Bupati Tuban akan merelaisasikan Visi Misi Bangun Deso Noto Kuto klo seperti ini terjadi karena ada kegiatan yang tidak terlaksana, dan sekali lagi masyarakat Tuban yang dirugikan.

Dikonfirmasi soal rakor pembahasan dokumen perjanjian kinerja di ruang rapat Setda hari ini, Kepala Dinas Kominfo, Statistika, dan Persandian Tuban, Arif Handoyo tidak memberikan alasan penundaan. 

"Mohon maaf saya belum tahu. Saya sebagai Kadiskominfo juga tidak masuk list undangan rakor itu," singkat mantan Kabag Hukum Pemkab Tuban itu. 

Data yang dihimpun dari berbagai sumber, besarnya angka SiLPA Tuban 2021 karena adanya dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr R. Koesma Tuban, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 33 puskesmas dan dana earmark yang penggunaannya sudah ditentukan dengan pedoman atau juknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi. [Ali]

 

Tag : Tuban, Kabupaten Tuban, SiLPA Tuban 2021, Kritik Pemkab, Komisi 1 DPRD



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Tuesday, 20 September 2022 05:00

    Opini

    Menata (Serius) Kompetisi Olahraga ?

    Menata (Serius) Kompetisi Olahraga ? Ada celetukan yang sering muncul di antara teman-teman pelatih olahraga begini, latihan terus menerus tanpa bertanding itu sama artinya dengan merasa hebat tapi tidak teruji dan terbukti. Latihan terus tanpa...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat