Air di Cepokorejo Payau, Wabup Akan Kaji Sebabnya

Reporter: Ali Imron

blokTuban.com - Sehari setelah warga protes di Kantor Kecamatan Palang, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, secara langsung meninjau lokasi tambak udang yang diduga warga Desa Cepokorejo menjadi penyebab air payau.

Didampingi Kepala BPBD Tuban, Camat dan Forkopimka Palang, Wabup dua periode berbincang dengan Kepala Desa dan perangkat serta sejumlah warga setempat.

"Tambak yang belum memiliki izin akan ditutup. Operasional tambak sementara waktu akan dihentikan sembari menunggu pengurusan izin sudah lengkap. Apalagi tambak yang memiliki luas lebih dari 15 hektare harus memiliki izin lingkungan harus lengkap karena memiliki dampak signifikan pada lingkungan sekitar,” jelas Wabup kelahiran Rengel itu.

Dalam kajian nantinya, Pemkab Tuban akan berhati-hati. Diperlukan juga perencanaan dan anggaran yang cukup untuk mendapatkan hasil yang detail. Selama kajian berlangsung warga diharapkan bersabar.

Kajian akan dilakukan lebih komprehensif untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan air di Desa Cepokorejo. Sekaligus secara kewilayahan tidak hanya satu desa saja, namun juga mencakup seluruh wilayah pantai dengan memperhatikan kondisi air permukaan, air dalam, dan intrusi air desa wilayah tersebut.

Luas lahan pertanian dan tambak di desa Cepokorejo sekitar 300-320 hektar. Dari jumlah tersebut 160 hektar untuk lahan pertanian, sisanya lahan tambak. Pihak kecamatan bersama OPD terkait diminta mendata jumlah tambak lengkap dengan tipe tambak dan sumber airnya.

“Sehingga didapatkan data untuk menjawab dan memberikan kepastian terkait perubahan air tawar menjadi payau,” paparnya.

Selama ini warga Desa Cepokorejo mengeluh karena air yang dikonsumsi sehari-hari berubah menjadi payau. Perubahan air tersebut juga dikhawatirkan akan mengganggu pertanian warga.

“Warga menduga air yang berubah menjadi payau karena operasional tambak. Tapi harus dilakukan kajian lebih lengkap dulu,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Palang, Rohmad akan berkoordinasi dengan OPD terkait, Kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Di samping itu, juga akan melibatkan warga, petani, dan petambak agar didapatkan data yang valid. [ali/col]