20:00 . Mendag: Side Events G20 Promosikan Keragaman Budaya, Potensi Investasi dan Pariwisata   |   19:00 . Personel Kodim Tuban Terima Vaksinasi Booster   |   18:00 . Ranting NU Patihan Gelar Perekaman Kartanu   |   17:00 . Hadir di MKNU PCNU Tuban, Begini Pesan Kiai Marzuki untuk Warga NU   |   16:00 . Berikut Tiga Major Project BKKBN untuk Akselerasi Penurunan Stunting 2024   |   14:00 . Ratusan Pekerja Semen Tuban Disuntik Vaksin Booster   |   13:00 . Kasus Omicron Terus Bertambah, Puncak Kenaikan Kasus Diprediksi pada Februari hingga Awal Maret   |   12:00 . Setelah Terbakar Pasar Baru Tuban Berganti Nama   |   11:00 . Dinsos Coret 101 ASN Tuban yang Cairkan Bansos Covid-19 dan Sanksi Pendamping   |   10:00 . Kurang Antusiasme dari Orang Tua, Hanya Sedikit Balita yang Datangi Posyandu   |   09:00 . Berikut Alasan Mengapa Makanan Diet Sehat Cenderung Lebih Mahal   |   08:00 . Pasar Tradisional dan Toko Kelontong Diberi Waktu Sepekan untuk Sesuaikan Harga Minyak Goreng   |   07:00 . Deteksi Gejala Demensia dari Kebiasaan Menonton Film, Apa Itu?   |   21:00 . Pandemi Covid-19 Terus Berlanjut, Perajin Gerabah Ngadirejo Berpindah Haluan   |   20:30 . Masa Tanam Selesai, Warga Desa Sugiharjo Rayakan Ulang Tahun Ternak Sapi   |  
Sat, 22 January 2022
Jl. Sunan Muria no 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Nasib KPM BPNT, Diadukan Sebar Berita Bohong

bloktuban.com | Thursday, 25 June 2020 09:00

Nasib KPM BPNT, Diadukan Sebar Berita Bohong

Reporter: Ali Imron

blokTuban.com - Sekretaris Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Susilo Hadi Utomo selaku pihak teradu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sri Tutik melalui kuasa hukumnya, Nur Azis memberi klarifikasi kepada media dugaan penggelapan bansos.

Susilo telah mengembalikan dana dua kali, yaitu sejumlah Rp109.040.000 dan Rp30.360.000. Dana tersebut dikembalikan dalam bentuk uang ke agen, kemudian baru disalurkan ke KPM berupa barang.

Selaku kuasa hukum teradu tentu menghormati proses penyidik Polres, dan kerugian negara telah dikembalikan oleh teradu. "Susilo sudah beriktikad baik mengembalikan BPNT yang diduga diselewengkan itu," terang Nur Azis kepada blokTuban.com, di Mapolres Tuban, Kamis (25/6/2020).

Lebih dari itu, setelah kasus ini menjadi pemberitaan viral maka Susilo hari ini melaporkan KPM atas penyebaran dugaan berita bohong, dugaan laporan palsu, dan terakhir pencemaran nama baik secara tertulis.

Terlepas nanti ada unsur pidananya atau tidak, Nur Azis menyerahkan semuanya ke penyidik. Apakah unsurnya terpenuhi atau tidak kuasa hukum teradu tidak akan mengintervensi.

"Kami harapkan penyidik melakukan penyidikan secara berimbang, proporsional, profesional, dan seadil-adilnya baik aduan dari KPM maupun Susilo selaku Sekdes Cepokorejo. Supaya ada kepastian hukum dan kesamaan di depan hukum," imbuhnya.

Susilo beserta kuasa hukumnya juga menyoroti pemberitaan di media, bahwa KPM mengaku belum menerima uang yang telah dikembalikan teradu. Soal belum diberikannya kartu KPM sejak 2018, pihak teradu enggan berkomentar jauh.

"Silahkan tanyakan ke penyidik karena pertanyaan itu sudah masuk materi penyelidikan. Saya menghormati proses itu," bebernya.

Sementara, kuasa hukum KPM, Nang Engki Anom Suseno menyilahkan jika pihak Susilo bersama kuasa hukumnya mengadukan balik kliennya. Kendati demikian, apakah pantas melaporkan hal yang sudah jelas terjadi secara virtual penyelewengan anggaran kemudian memutarbalikkan fakta.

"Ini tidak benar. Kami harapkan penyidik juga jeli menanggapi aduan ini biar masyarakat tetap terjaga," sambungnya.

Dikembalikannya sejumlah yang oleh Susilo ke agen, Engki mengembalikan ke Undang-undang (UU) Tipikor. Bahwasanya pengembalikan kerugian negara, tidak menggugurkan pertanggungjawaban negara. Acuan mana yang dipakai apakah SKB, atau peraturan menteri tentu kedudukannya tinggi UU.

"Dari 46 saksi KPM sudah dicek di server Dinas Sosial, bahwa mereka tercatat telah menerima BPNT sejak 2018. Nahasnya kartunya tidak diberikan sampai dengan tahun 2020 dan pengembaliannya secara rapel," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Kamis (18/6/2020) lalu sejumlah KPM BPNT di Desa Cempokorejo, Kecamatan Palang yang merasa tidak mendapatkan haknya selama kurang lebih dua tahun mendatangi Mapolres setempat.

Salah satu KPM, Sri Tutik mengaku, sebelum melaporkan ke pihak kepolisian, Tutik telah mengadu kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban terkait program BPNT.

Kurang lebih 2 tahun ini dirinya tidak pernah menerima program BPNT dari pemerintah. Hal itu terkuak setelah pada 17 Mei 2020 kemarin dia diberi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) program BPNT dari pemdes setempat.

"Awalnya pada 17 Mei lalu saya diberi Kartu (KKS) dari Sekdes. Dikartu itu seharusnya saya mendapatkan kartu serta BPNT itu sejak tahun 2018 lalu, tapi kenapa kartu itu baru dikasihkan 2020," katanya. [ali/rom]

Tag : Bpnt, korupsi, penyalahgunaan



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Saturday, 07 August 2021 14:00

    Mahasiswa Demo Ijazah IAINU Tak Keluar, Rektorat Minta Maaf

    Mahasiswa Demo Ijazah IAINU Tak Keluar, Rektorat Minta Maaf Aliansi alumni dan mahasiswa IAINU Kabupaten Tuban pada Sabtu (7/8/2021) pagi menggereduk gedung rektorat yang terletak di Jalan Manunggal Kelurahan Sukolilo, Kecamatan/Kabupaten Tuban. Kedatangan puluhan massa tersebut untuk menanyakan legalitas...

    read more