Reporter: Eddy Purnomo
blokTuban.com - Di masa pandemi covid-19, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah telah sukses mengawal Kampung Siaga (Kasi) di beberapa wilayah untuk menguatkan NKRI. Konsep ini bisa dicontoh daerah lain untuk merekatkan persatuan bangsa.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi, SH, S.ST, MK dalam seminar nasional online (webinar) yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (IKAUINSA), Jumat (5/6/2020) menjelaskan, Kampung Siaga ini merupakan kampung bentukan kolaborasi pemerintah bersama warga dengan pengawalan kepolisian. Kasi menerapkan protokol Covid 19.
"Warga dengan kesadarannya menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan menjaga hubungan di masyarakat supaya tetap kondusif," kata Luthfi-panggilan akrab Ahmad Luthfi.
Polda Jawa Tengah mengerahkan 10.300 personil dari total jumlah polisi 33 ribu personil. Dari sisi keamanan katanya, Polda Jawa Tengah juga terus memantau setiap perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah.
Sebelum mengakhiri materinya, Kapolda menyampaikan bahwa banyak orang salah paham tentang banyaknya narapidana yg pulangkan.
"Pembebasan narapidana asimilasi itu keputusan Kemenkumham, bukan kepolisian, dengan pertimbangan pandemi Covid 19. Alhamdulillah di Jawa Tengah tetap aman dan tidak ada kejadian menonjol. Kita terus pantau melalui Babinsa" kata Luthfi.
Sementara soal pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) telah ditemukan beberapa kejadian, namun tetap bisa dikendalikan.
"BLT itu maksudnya untuk menggerakkan roda perekonomian, supaya ada perputaran transaksi selama tiga bulan. Kesalahannya, justru dipakai membeli baju lebaran oleh penerimanya," tandas Kapolda.
Bukan hanya itu, juga ditemukan data bahwa ada pelanggaran di lapangan. "Ada mark up dan ada pak lurah yang mendata keluarganya supaya dapat BLT," tambah Luthfi.
Nara Sumber ke dua, Prof. Dr. M. Nur Yasin, SH, M.Ag menyampaikan, bahwa masa pandemi Covid 19 berakibat menurunnya imunitas nasional. Ditandai dengan Social Shock di kelas masyarakat bawah.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa peristiwa akhir-akhir ini. Menurunnya koordinasi politik dengan adanya pembatalan kegiatan haji dan pelepasan narapidana asimilasi merupakan bukti adanya sosial shock.
"Akibat pandemi Covid 19 juga memunculkan persepsi negara gagal dan hilangnya kemaslahatan," ujar Nur Yasin.
Menurut Alumni Syariah UINSA tersebut negara gagal bisa ditandai dengan, hilangnya kontrol wilayah sendiri. Misal, Papua Lock Down sendiri. Monopoli pengerahan pasukan TNI-Polri akibat pemerintah daerah kewalahan. Tergerusnya kewenangan yang sah dengan main hakim sendiri. Tidak mampu melayani publik. Dibuktikan adanya sopir melakukan boikot. Tidak mampu berinteraksi pada negara lain.
"Pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan pemerintah daerah. Korupsi meluas. Pengungsi tak terkendali dan memburuknya ekonomi secara tajam. "Saya tidak pingin NKRI chaos. Saya pingin NKRI harus kuat," kata Yasin.
Seminar bertema, "Penguatan NKRI Ditengah Pandemi" yang dipandu Choliq Baya, wartawan senior itu semakin semarak karena diikuti alumni UINSA dari beberapa propinsi diantaranya Jawa Timur, Madura dan Kalimantan. [pur/col]