Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari dalam kunjungan kerjanya di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT. Pertamina Tuban juga mendorong masyarakat di Kabupaten Tuban ikut berpartisipasi dalam pengawasan jual beli BBM subsidi jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pada pertengahan 2019 lalu, di Ngajuk polisi mengamankan dua mobil pengangkut BBM karena dinilai melanggar aturan dalam pembelian bahan bakar di SPBU. Di Probolinggo pada Januari 2020 juga terjadi hal demikian.
"Bisa dilaporkan ke pihak berwajib jika mengetahui pembelian BBM Premium subsidi dengan model tangki modifikasi," terang Ratna kepada blokTuban.com, Kamis (20/2/2020).
Pembelian BBM subsidi yang melebihi kapasitas tangki kendaraan tergolong penimbunan, dan bisa dipidanakan. Komisi VII juga merekomendasikan ke Pertamina, untuk mengevaluasi ijin SPBU yang masih melayani pembelian semacam itu.
Di wilayah Jawa, modifikasi tangki kendaran sangat mencolok dan mudah diketahui. Berbeda dengan di luar Jawa, sehingga konsen pengawasan Komisi VII lebih besar di wilayah tersebut.
TBBM Tuban sebagai terminal BBM terbesar kedua dari sisi kapasitas di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, bertugas menyalurkan BBM ke SPBU wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Rembang, Gresik, dan Cepu. Sekaligus menopang cadangan untuk Indonesia Timur, diantaranya Makassar, Wamena, Kupang, dan Bau-bau.
"Distribusi ke SPBU ini diantisipasi digitalisasi nozzle yang merupakan teknologi baru diinisiasi Pertamina. Apakah yang diberikan TBBM yang subsidi sudah tepat atau ada penyalahgunaan," tegas Ratna.
Adapun pengawasan langsung ke SPBU wewenang BPH Migas, selaku pemilik fungsi pengawas distribusi BBM khususnya subdisi.
Pertamina sendiri menargetkan digitalisasi nozzle bisa selesai pertengahan tahun ini. Dilansir dari situs resmi Pertamina, Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero), Mas’ud Khamid mengatakan dari total lebih dari 5.000 SPBU yang akan digitalisasi, saat ini sekitar 3.000 sudah terlaksana.
"Sisanya akan dikebut hingga 2020 ini," sambungnya.
Melalui digitalisasi SPBU, penyaluran BBM dari tiap nozzle atau selang SPBU dapat tercatat secara akurat dan mendekati waktu faktual. Sehingga konsumen mendapat manfaat peningkatan kepastian takaran.
Pertamina juga dapat meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM. Sistem ini terintegrasi secara nasional hinga dapat dimonitor di pusat. [ali/ito]
