Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tuban, Nur Khamid secara tegas meminta maaf kepada guru honorer karena tahun ini belum bisa meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini salah satu sebabnya, karena ada agenda Pilkada lima tahunan.
"Kami minta maaf karena tahun ini belum bisa menyejahterakan honorer," tutur Nur Khamid dalam hearing antara Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK) 35+, Komisi 4 DPRD, Kepala BKD SDM, dan Ketua PGRI Tuban di ruang paripurna, Senin (13/1/2020).
Nur Khamid menyebutkan anggaran Pilkada tahun ini dari APBD sebesar Rp70 miliar lebih. Secara logika dana itu bisa dipakai untuk program, salah satunya untuk honorer.
Jangan ditafsiri menghalangi. Pilkada merupakan skala prioritas program pemerintah. Kita berpikir santai saja tidak usah kencang. Tahun depan tidak ada Pilkada, tentu anggaran 70 miliar rupiah tersebut dipakai untuk program lainnya.
"Kita ngomongnya bukan anggaran Dinas Pendidikan tapi APBD," imbuh pelatih gulat di Bumi Wali.
Dalam hearing juga ada rencana usulan insentif ke guru honorer sebesar 1 juta rupiah. Insentif ini bakal diajukan di PAK 2020. Di PAK merupakan upaya memanfaatkan anggaran yang telah diekskusi dan kira-kira menjadi SiLPA.
Soal peluang disetujuinya insentif itu, Nur Khamid mengingatkan intruksi Bupati semuanya harus segera bekerja, supaya hasilnya bisa dimanfaatkan oleh semuanya.
Ketua Komisi 4, Tri Astuti berbicara aturan yang berlaku. Dari diskusi dan hearing kali ini, ada dua poin yang diperjuangkan dewan. Setiap tahun honorer mendapat insentif Rp1 juta, yang akan diusulkan di PAK 2020 sekitar bulan September. "Usulan kami kedua GTT 3.421 orang diberikan BPJS kesehatan," sambung politisi Dapil II.
Ditegaskan Ketua DPC Gerindra, insentif tidak hanya usulan dari Dinas Pendidikan, tapi tim anggaran ekskutif, Bappeda dan Banggar. Setelah itu baru diserahkan ke DPRD. [ali/ito]
