Reporter: Ali Imron
blokTuban.com - Bupati Tuban, Fathul Huda menyentil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya terkait kevalidan data kemiskinan dalam resepsi Hari Jadi Tuban (HJT) ke-726 di Pendopo Krida Manunggal Tuban, Selasa (12/11/2019).
Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban harus ditingkatkan. Selama ini Pemkab Tuban terus berupaya menekan angka kemiskinan, hingga menyentuh angka 15,31 di tahun 2019.
“Salah satunya kevalidan data masyarakat miskin yang harus terus diperbarui dan divalidasi,” terang Bupati dua periode di Bumi Wali.
Data yang valid akan digunakan sebagai dasar program pengentasan kemiskinan di antara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program lainnya.
OPD terus diminta mendengarkan semua kritik dan aduan dari masyarakat. Tidak hanya itu, harus mampu mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang semakin baik.
Data yang dihimpun reporter blokTuban.com dari bagian humas dan protokoler Pemkab Tuban dalam kurun waktu tiga tahun angka kemiskinan turun signifikan. Pada 2016 kemiskinan Tuban bertengger di angka 17,14 persen, tahun 2017 sebesar 16,87 persen, dan tahun 2018 turun menjadi 15,31 persen.
Adapun penanganan kemiskinan yang telah dilakukan Pemkab Tuban meliputi, Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) sebanyak 4.606 kepala keluarga, jaminan kesehatan daerah sebanyak 33.145 jiwa, sinergi dengan Baznas dan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 5.896 unit rumah.
Sedang sisi pemenuhan air bagi masyarakat, Pemkab telah membangun sarana prasarana air bersih berupa pelaksanaan eksplorasi air bawah tanah (Abt) sebanyak 136 titik dan pengembangan jaringan pipa air bersih sebanyak 264 unit.
"Kita juga rutin mendroping air ke daerah rawan kekeringan dan perbaikan tanggul Sungai Bengawan Solo antisipasi banjir. Untuk pemenuhan gizi melalui Gemarikan dan Gemarampai," tutup Bupati yang juga tokoh kharismatik NU. [ali/rom]
