Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terpilih untuk berbagi pengalaman pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Alhmahera Utara, Maluku Utara.
Bertempat di Hotel Jayakarta Jakarta, hadir langsung sebagai Narasumber Kepala Desa Socorejo, Zubas Arif Rahmat Hakim atau akrab disapa Kang Arif.
Dalam acara yang didukung oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, Kang Arif memeparkan tantangan dan capaian pengelolaan CSR di desanya. Dalam mengelola CSR harus berpijak pada potensi desa.
“Dalam pengelolaan CSR tentu tidak bisa dilepaskan dari potensi desa. Bagi kami, warga Socorejo, yang berada di pesisi pantai dan rata-rata warganya adalah nelayan dan petani, pemberdayaan masyarakat harus berkaitan dengan itu,” katanya di Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Melihat potensi tersebut, program dan dana CSR di Socorejo selain dialokasikan ke insfrastruktur, juga dialokasikan ke pemberdayaan di berbagai bidang. Sedangkan mekanisme penyalurannya bisa langsung atau melalui Bumdes.
Melalui Bumdes pihaknya membuat unit usaha suplayer air bersih ke kapal-kapal PT. Semen Indonesia, jasa perawatan bui/rambo-rambo kapal yang berada di wilayah PT.SI, menjual produk beras pulen, kerupuk ikan dan trasi, serta peternakan dan perikanan.
"Belakangan juga mengadakan program BPJS Ketenagakerjaan kepada warga dengan pembayaran bank sampah, jimpitan hasil laut," terangnya.
Kang Arief berharap program-program tersebut selain meningkatkan pendapatan Bumdes yang hasilnya nanti diberikan kepada warga, salah satunya berbentuk paket sembako tiap enam bulan sekali kepada 1150 kepala keluarga.
Sekaligus memberi manfaat lain seperti kebersihan lingkungan, kesehatan, memangkas tengkulak, pemberdayaan nelayan dan petani serta menghindarkan dari konflik sosial.
Diakui Kang Arif, semenjak banyak perusahaan di Socorejo konflik sosial di masyarakat juga ikut menguat. Ibaratnya ada gula ada semut, ada potensi anggaran ada potensi rebutan.
"Cukup sulit meredam itu, tapi alhamdulillah lewat transparansi anggaran dan kebijakan, menejemen pengelolaan serta musyawarah hal itu dapat diatasi,” katanya.
Menyikapi konflik CSR, Kepala Bidang Pembardayaan Masyarakat Desa (Kabid PMD) Tuban, Athok Wahyudi membenarkan. Menurutnya konflik itu juga yang seolah menjadi rujukan diturunkannya CSR.
“Kalau ada konflik, CSR baru turun. Ini kan tidak benar. CSR itu kewajiban perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat dan diatur undang-undang. Jadi ada dan tidaknya konflik CSR harus tetap dikeluarkan,” kritik Athok, yang juga diundang sebagai Narasumber.
Menanggapi strategi Desa Socorejo, Kabid PMD Almahera Utara, Nyoter Koenoe memberi apresiasi. Ia berharap dari acara tersebut, Almahera Utara bisa lebih maju.
“Kami di Almahera Utara sering disebut sebagai daerah (kelas) dua yang tidak lebih maju dari daerah lain. Padahal di Almahera ada tambang emas terbesar kedua di Indonesia, yaitu PT. Nusa Almahera Mineral. Kami berharap dari pengelolaan CSR perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Almahera,” pungkasnya. [ali/col]
