Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Gerakan penolakan terhadap kebijakan Full Day School (FDS) kembali terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tuban memasang baliho penolakan FDS di tempat strategis sepanjang jalanan kota dan di dua puluh kecamatan yang ada.
Puluhan baliho yang dipasang berukuran sedang, tertancap kokoh di tempat- tempat strategis yang mudah diakses warga. Baliho yang dominan dengan warna hijau itu bertuliskan "Pak Jokowi, Warga NU Menolak Permendikbud No.23 Tahun 2017".
Wakil Ketua Bidang Pendidikan PCNU Tuban, H Sutrisno Rahmad ketika dikonfirmasi blokTuban.com, Senin (21/8/2017) membenarkan jika baliho tersebut yang memasang PCNU Tuban. Sebab sejak awal dikatakan, Kabupaten Tuban belum siap jika diharuskan melaksanakan sekolah lima hari itu.
"Pada prinsipnya di Tuban belum bisa dilaksanakan, mengingat sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarananya belum ada," tegas Sutrisno, sapaan akrabnya, Senin (21/8/2017).
Ketika disinggung berapa jumlah baliho, pihaknya belum bisa menjawab secara pasti. Sebab, petugas lapangan yang lebih menguasai medan. Kendati begitu, pihaknya juga mempersilahkan lembaga-lembaga NU di setiap kecamatan untuk menggandakan baliho yang berisi penolakan kebijakan FDS itu.
Mengapa PCNU Tuban menolak? Kebijakan FDS jika diwajibkan di kabupaten Tuban akan menambah masalah baru. Selain itu juga akan mengganggu jam belajar di Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) yang sudah lama berjalan dan membudaya di kalangan masyarakat.
Kenapa akan muncul masalah baru? Pria yang kini menjabat sebagai ketua Dewan Pendidikan Tuban itu menjelaskan, guru agama (Pendidikan Agama Islam atau PAI) di kabupaten masih kurang sekitar 200 orang lebih.
"Bagaimana mau membangun karakter, jika SDM-nya kurang. Sangat tidak logis," Pak Tris menandaskan.
Di sisilain, kebijakan sekolah delapan jam akan menambah belanja sekolah swasta. Sebab jika harus lebih dari pukul 12.00 ada makan siangnya. Maka jika diharuskan ke semua lembaga akan memicu permasalahan baru.
"FDS akan melahirkan masalah baru, apalagi sekolah swsta harus ada makan siang," pungkasnya. [rof/ito]
