Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Beredar berita tentang proses pelimpahan pengelolaan SMA/SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, sejumlah Sekolah di Kabupaten Tuban cukup siap. Sekolah sendiri merupakan pihak pelaksana kebijakan yang menjalankan sesuai aturan.
Wakil Kepala Sekolah, Humas SMK Singgahan Amron Setiawan mengatakan, proses pelimpahan yang tengah berjalan, sudah melewati beberapa tahap pendataan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) serta verifikasi yang dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lainnya. Proses itu bersamaan dengan pelimpahan aset lainnya sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2015.
"Secara administrasi, kita sudah siap 90 persen," ujar Setiawan, saat ditemui blokTuban.com, Sabtu (1/10/2016).
Menurutnya, perbedaan yang akan dirasakan kedepan, terkait anggaran penggajian guru PNS maupun guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT). Untuk guru PNS perubahan penggajian berjalan secara otomatis, yaitu dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Sedangkan untuk GTT diharapkan juga mengikuti.
“Semoga tidak ada perbedaan yang begitu jauh dan GTT tetap jadi perhatian pemerintah provinsi,” terangnya.
Terpisah, sejumlah guru di SMA Negeri 1 Bangilan juga sama, secara administrasi tidak ada masalah, bahkan tahap P3D sudah rampung 100 persen.
"Harapan utama tentu kesejahteraan guru baik PNS maupun Honorer," terang Wakil Kepala Sekolah, Humas SMA N 1 Bangilan, Lutfatul Hamidiyah.
Lebih lanjut, beberapa guru juga menginginkan sistem administrasi lebih simpel. Sehingga, para guru lebih fokus dalam mendidik peserta didiknya. "Semoga tidak tambah ribet," harapnya.[rof/ito]
