Kasus dugaan penyelewengan retribusi nelayan Kecamatan Palang kini telah terdengar oleh Kapolres Tuban. Informasi kasus dugaan korupsi tersebut kini telah didalami oleh Satreskrim dengan tahap penyelidikan, Minggu (5/2/2023).
Paguyuban becak di Kabupaten Tuban, yang berada di area parkir Wisata Sunan Bonang, merasa keberatan terkait kewajiban setoran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP).
Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, Kebudayan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tuban, Pendapat Asli Daerah (PAD) berasal dari retribusi parkir khusus, berjumlah Rp12.796.000 juta.
Tak puas hanya ditemui Ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dan Kepala Dinas Perikanan dan Pertenakan Tuban, massa aksi jilid dua kupas tuntas mafia retribusi di Bumi Wali keluar dari ruangan hearing DPRD Tuban.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melaksanakan kunjunganya di Pasar Pramuka.
Penyetoran dan pembayaran semua jenis retribusi pasar di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, akan dilakukan melalui bank. Dengan cara penyetoran dan pembayaran ini, diharapkan mampu mencegah penyimpangan anggaran pada pos pendapatan pemerintah setempat.
Retribusi atau pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atas fasilitas tempat rekreasi dan olahraga oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, pada tahun 2015 ini tembus Rp1,06 miliar.
Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau retribusi daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) telah melapaui target, yakni 105 persen.
Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban melalui Bidang Perdagangan optimis realisasi retribusi pasar di bawah wewenang Disperpar melampaui target hingga akhir tahun nanti.
