Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan terkait jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tuban dan penyampaian jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah tentang 4 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tuban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban merencanakan, sembilan Raperda yang dibahas dalam Rapat Paripurna bersama eksekutif, pada Senin (21/5/2017) kali ini tuntas hingga bulan Juli mendatang.
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban kembali menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif di Gedung Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Tuban, Minggu (13/11/2017).
Bupati Tuban, Fathul Huda, menjawab tiga usulan Raperda inisiatif yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mengusulkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif bagi Pemerintah Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengusulkan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan. Usulan Raperda tersebut dilatarbelakangi pesatnya perkembangan dunia pendidikan di Bumi Wali.
Rancangan Peraturan Daerah (Raerda) tentang ketenagakerjaan yang sebelumnya digodok DPRD Tuban saat ini tengah sampai tahap diserahkan di tingkat Provinsi. Namun, berkaitan dengan peraturan yang menjadi dasar keputusan khalayak, Raperda tersebut tengah dievaluasi gubernur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban masih terus menggodok Raperda parkir berlangganan yang akan diberlakukan bagi sepeda motor, mobil dan truk.
Pengelolaan parkir di Kabupaten Tuban masih belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kesan semrawut dan rentan terjadi kebocoran terhadap APBD hingga menyebabkan daerah merugi masih sering terjadi.
Delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Tuban yang diajukan ke Provinsi Jawa Timur untuk disetujui oleh Gubernur masih belum jelas.
