Hingga memasuki pekan terakhir dari batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di Tuban kurang lebih mencapai setengahnya. Dari target 20.000, sampai saat ini baru terealisasi 10.719.
Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperuntukkan seluruh PNS. Yakni mereka yang memiliki Nomor POkok Wajib Pajak (NPWP).
Hingga saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tuban untuk penyetor pajak baru mencapai 80 persen. Jumlah PNS yang menyetor pajak tersebut berasal dari PNS golongan tiga dan empat.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban meminta kepada masyarakat lebih berhati-hati apabila menemui adanya informasi mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.
Sebanyak 157 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kementrian Agama (Kemenag) kantor Tuban, tampaknya akan resah dengan adanya Moratorium dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di tahun 2016, terkait tidak adanya pengangkatan PNS di tahun ini. Sebab, sampai saat ini, nasib CPNS tersebut masih tidak jelas, setelah dinyatakan lolos Kategori dua (K2) pada tahun 2013 lalu.
Tampaknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di Kementrian Agama (Kemenag) kantor Tuban harus bersabar lebih lama. Sebab usai dinyatakan lulus Kategori 2 (K2) pada tahun 2013 lalu, hingga sekarang mereka belum menerima SK PNS dari pemerintah.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Abdul Wahib, mengatakan kalau Surat Kerja (SK) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer atau Kategori 2 (K2) merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kekurangan 3.000 lebih tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban, Nur Hasan.
Tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berkurang sekitar 300 orang di tahun 2015.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 11/2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor, dan SE No 13/2014 tentang gerakan hidup sederhana.
