Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS tersebut membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk menapat jaminan pelayanan kesehatan.
Terkait dengan kasus ditemukannya sejumlah Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Blitar, Jawa Timur, BPJS Kesehatan dan JNE berkomitmen menindak tegas pelaku yang tidak melaksanakan distribusi sesuai prosedur yang berlaku.
Dalam upaya mempercepat persebaran informasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP Tuban Wahidin, menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tuban dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban.
Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS). Program tersebut merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Peringati hari ulang tahun (HUT) ke-49, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang kerap disebut BPJS Kesehatan, akan menyelenggarakan bulan deteksi dini 'Kanker Serviks'. Kegiatan tersebut diperuntukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di seluruh Indonesia, mulai tanggal 13 Juli s/d 31Juli 2017.
Tim Asistensi dan Pendamping Desa Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Tujuh di antara 17 desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban hingga saat ini belum mendaftarkan perangkatnya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Dari 311 desa di Kabupaten Tuban, sedikitnya baru terdapat sekitar 52 desa yang telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan kebijakan khusus, terkait prosedur pelayanan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Layanan diberikan kepada peserta JKN-KIS yang sedang mudik lebaran tahun ini.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah memasuki tahun ketiga. Sudah ketiga kalinya berturut-turut BPJS Kesehatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 oleh Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan Tahun 2016. Dimana istilah WTP, saat ini sudah digantikan dengan istilah Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).
