Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengeluarkan kebijakan mengenai aturan baru parkir di Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan/Kabupaten Tuban, yang melarang kendaraan roda empat parkir sembarangan di bahu jalan.
Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur terus menggenjot target pendapatan parkir berlangganan. Pada tahun 2019 ini target Rp8,2 miliar, lebih besar dibanding tahun 2018 Rp7,8 miliar.
Sampai akhir tahun 2017 lalu, rata-rata dalam satu bulan pendapatan dari parkir berlangganan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Perhubungan setempat mencapai Rp700 juta.
Pemerintah Kabupaten Tuban, melalui Dinas Perhubungan setempat menerapkan parkir berlangganan di tepi jalan umum, bagi kendaraan yang teregistrasi di daerah setempat. Penerapan parkir langganan selain untuk mengurangi potensi kebocoran retribusi dari sektor parkir, juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Pemerintah Kabupaten Tuban setiap bulan kini harus menanggung gaji para Juru parkir (Jukir) berlangganan dengan nominal yang tidak sedikit. Dengan jumlah jukir sebanyak 153 yang dinaungi, maka kini Pemkab harus mengeluarkan uang senilai 153 juta per bulannya untuk gaji mereka.
Parkir berlangganan telah resmi diberlakukan, setelah ditetapkannya peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2017, tentang retribusi parkir berlangganan.
Juru parkir (jukir) yang menjaga parkir berlangganan tampaknya tidak akan menggunakan seragam kerja layaknya pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun ini.
Pekan pertama penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban, sedikitnya sudah ada sekitar 4.200 warga yang memanfaatkan sistem ini. Diketahui, parkir berlangganan di Tuban efektif diberlakukan sejak 2 September 2017 kemarin.
Setelah ditetapkannya peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2017, tentang parkir berlangganan. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui dinas perhubungan akan mengusulkan juru parkir (jukir) mandiri. Apa itu juru parkir mandiri?
Pemerintah Kabupaten Tuban resmi menerapkan parkir berlangganan, setelah ditetapkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang retribusi parkir berlangganan.
