Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban pastikan tetap ada honor bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tak bisa bertugas pada hari pencoblosan, Selasa (20/2/2024).
Masa pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dibuka mulai 11-20 Desember 2023. Hanya 10 hari, kemudian hasil seleksi administrasi diumumkan pada 23 Desember 2023.
Tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta orang kini dapat benafas lega. Setelah Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan, maka tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja Massal (PHK).
Nasib guru tidak tetap (honorer) di Kabupaten Tuban kian miris. Lantaran dari 751 kebutuhan formasi guru di Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hanya dapat mengusulkan 332 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi guru.
Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, Pemerintah membuka kesempatan kembali seluas luasnya kepada tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kesejahteraan semua tenaga kerja yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Tuban sudah seharusnya menjadi tanggung jawab yang harus dipikirkan bersama. Baik itu tenaga ASN, non ASN maupun juga tenaga Tenaga Sukwan.
Kabar gembira, honor petugas badan ad hoc pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dipastikan naik. Sebab, pemerintah telah memutuskan biaya untuk tahapan pemilu yang diusulkan pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022.
Merujuk surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022, penghapusan tenaga honorer akan dimulai pada 28 November 2023.
Sebanyak 1.000 tenaga honorer lebih di lingkup Kabupaten Tuban saat ini ketar ketir, setelah adanya kabar penghapusan honorer mulai 28 November 2023 mendatang. Honorer tersebut akan diganti oleh tenaga alih daya atau yang sering disebut outsorching.
Kabar penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023 mulai riuh di Kabupaten Tuban. Resikonya jika kebijakan tersebut dilaksanakan, maka ada 1.000 lebih tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Tuban bakal kehilangan pekerjaannya.
