Kabar penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023 mulai riuh di Kabupaten Tuban. Resikonya jika kebijakan tersebut dilaksanakan, maka ada 1.000 lebih tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Tuban bakal kehilangan pekerjaannya.
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan di Kabupaten Tuban telah masuk jeruji besi Lapas Kelas IIB Tuban, setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tuban pada Jumat (8/4) kemarin.
Tanggapi keluh kesah salah satu guru honorer di Media Sosial (medsos), Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berharap para guru bisa sabar dan dinas mohon pengertiannya.
Bupati Tuban, Fathul Huda kembali menjanjikan gaji kepada honorer atau non PNS setara Upah Minimum Regional (UMK) di akhir jabatannya pada 2021. Untuk saat ini gaji honorer baru Rp1,6 juta per bulan, Minggu (9/2/2020).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban saat ini sedang getol mengumpulkan data tenaga honorer yang belum linier antara studi dan pekerjaannya. Investarisir masalah ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat, terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menegaskan saat ini semua instansi pemerintah sudah tidak bisa lagi membuka lowongan untuk tenaga kerja honorer (TH).
Kabar penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia telah menjadi buah bibir para pegawai honorer, tak terkecuali di Kabupaten Tuban.
Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK) 35+ Kabupaten Tuban menyampaikan sejumlah tuntutan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Ruang Paripurna, Senin (13/1/2020).
Setelah Kepala Puskesmas Widang, SP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Jatim, Pemkab Tuban akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. SP merupakan anggota Korpri, dan melalui bagian hukum akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
