Reporter : Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kabupaten Tuban menjadi perbincangan masyarakat.
Bantuan berupa 10 kilogram beras tersebut diketahui memiliki tulisan "Mbangun Deso Noto Kutho", yang erat kaitannya dengan visi pasangan calon (Paslon) nomor 02, Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono.
Hal ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, mengingat pembagian tersebut bertepatan dengan momentum Pilkada 2024.
Diketahui, bansos yang disalurkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban 2024.
Penyalurannya dilakukan sejak Senin, 14 Oktober 2024, dan dijadwalkan berlangsung hingga Kamis, 17 Oktober 2024, di berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban.
Program ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan jumlah bantuan sebesar 10 kilogram beras per keluarga penerima manfaat (KPM). Pembagian dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai tulisan "Mbangun Deso Noto Kutho" pada karung beras bansos, Kepala Dinsos P3A PMD Tuban, Sugeng Purnomo, membenarkan bahwa bantuan tersebut berasal dari pihaknya. Namun, ia menegaskan bahwa penyaluran bansos ini tidak ada kaitannya dengan kampanye politik.
"Iya, benar itu dari kami, tetapi tidak ada hubungannya dengan politik. Program ini sudah berjalan dan yang penting kami tidak membawa-bawa nama calon saat penyaluran," ujar Sugeng, Selasa (15/10/2024).
Sugeng menekankan bahwa program bansos ini disalurkan sesuai aturan dan perencanaan agar tepat sasaran. Ia juga memastikan bahwa jika ada masalah terkait kualitas beras, pihaknya akan segera menarik komoditi tersebut.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Kepahlawanan Dinsos P3A PMD Tuban, Mahendra Yanu Putra Perdana, menjelaskan bahwa penyaluran bansos saat ini sudah memasuki tahap kedua, dengan rencana penyaluran kepada 2.777 KPM di Tuban.
Tahap ketiga akan dilaksanakan pada minggu pertama November, dan tahap keempat pada minggu pertama Desember 2024.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban, Muhamad Sudarsono, menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan adanya muatan politik dalam penyaluran bansos ini. Bawaslu sedang mengumpulkan data di seluruh kecamatan untuk menindaklanjuti temuan ini.
"Kami sedang meminta jajaran untuk mengkaji kabar terkait tulisan tersebut. Data dari tiap kecamatan sedang dikumpulkan untuk langkah lebih lanjut," ujar Sudarsono.
[Rof/Ali]
