Di tengah pandemi Covid-19 Pengadilan Negeri (PN) Tuban melaksanakan sidang perkara pidana dengan online. Penerapan sidang online dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 tersebut sudah dilaksanakan sejak April lalu.
Kabar gembira satu lagi pasien positif Covid-19 di Kabupaten Tuban sembuh. Pasien perempuan ini langsung dijemput oleh Kepala Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Z. Arief Rahman Hakim dari tempat isolasi, Rabu (10/6/2020).Â
Pelaksana (plt) epala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Joko Sarwono mengatakan jumlah penerima BST tahap kedua sebanyak 32.108 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (10/6/2020).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar hearing bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), BUMD, Supliyer, BNI, Agen, Pendamping PKH, TKSK, KPM, dan perwakilan Kepala Desa terkait kualitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di ruang paripurna, Selasa (9/6/2020).
Demi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat luas dan para anggota. Polres Tuban berinovasi mendirikan koperasi di gedung Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Polres Tuban.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Tuban segera dibuka. Tahun ini pendaftaran menggunakan dua tahapan, yaitu zonasi dan non-zonasi, Selasa (9/6/2020).Â
Kasus prostitusi online di Media Sosial (Medsos) Twitter, seorang suami menjual istrinya sendiri telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri (PN) Tuban, pada 28 Mei 2020 lalu.
Satu pasien dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Pneumonia, hasil rapid tes non reaktif meninggal dunia. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul mengatakan, satu PDP asal kecamatan Tuban berinisial GS meninggal dunia dini hari kemarin Minggu (7/6/2020), setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) selama 5 hari.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, sepakat untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden RI melalui Pengurus Pusat (PP) PPDI agar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dihapus.
Berdasarkan hasil rapid test massal yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan tindak lanjut penanganannya terdapat tiga orang pedagang yang dinyatakan positif.
