PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih melalui penyediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sentra nelayan, kampung nelayan, dan pelabuhan perikanan.
Akdemisi yang sekaligus Penasihat Ahli Menteri Agama, Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si mengungkapkan bahwa di tengah tingginya tingkat religiusitas masyarakat Indonesia, sejumlah hasil survei menunjukkan masih ada pandangan yang membenarkan kekerasan atas nama agama.
blokTuban.com – Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ahmad Zabadi, bersama Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban pada Jumat (18/4/2025).
Pemerintah bergerak cepat dalam merespons dinamika yang terjadi di masyarakat terkait perubahan tata kelola penjualan gas subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.
Kementerian BUMN menyatakan dukungan penuh KBUMN terhadap ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengevaluasi kebijakan penyaluran subsidi energi, mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG 3 kilogram, dan listrik, untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki, memberikan Tanda Penghargaan dan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan UKM 2024 kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan perkembangan terbaru terkait rencana pembangunan Jalan Tol Demak – Tuban. Menurutnya, proyek ini masih memerlukan dukungan pembiayaan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan informasi terbaru terkait investasi Rusia, Rosneft, dalam proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., menjelaskan kepada publik tentang penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTN berbadan hukum (PTN-BH) setelah rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.