Pembangunan jalan tol hingga tahun 2014 sepanjang 790 km dan dilanjutkan pada periode 2015-2019 telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.298 km, termasuk tersambungnya Tol Trans Jawa dan dimulainya Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Saat ini wilayah Kabupaten Tuban telah berada di puncak musim penghujan, dan terdapat potensi timbulnya bencana hidrometeorologi seperti angin kencang.
Dua kelompok telah masuk dalam peta dampak dari pembebasan lahan proyek strategis nasional Tol Tuban-Gresik. Hal tersebut dibahas dalam konsultasi publik antara tim konsultan Kementrian PUPR bersama Pemerintah Kabupaten Tuban di ruang rapat Setda lantai 2 pada Kamis (23/2).
Pengendara dari tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) bisa langsung menuju tol Sumo tanpa harus turun seperti sebelumnya pada liburan tahun baru 2023. Sebab, Ramp Junction Wringanom Tahap 1 (7,45 Km) Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar akan fungsional mulai mulai Sabtu (31/12) besok.
Jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 bertambah, rABU (7/92022).
Pemerintah Kabupaten Tuban pada Rabu (24/8/2022) pagi menggelar konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen AMDAL proyek Tol Demak-Tuban di Gedung KSPKP Tuban.
Konsultan proyek tol Demak-Tuban turun langsung melihat lokasi lahan yang bakal dilalui proyek di 35 desa di Kabupaten Tuban. Dari puluhan titik desa itu, sempat muncul masalah di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Sabtu (14/5/2022).
Jalan Pantai Utara (Pantura) di Kabupaten Tuban kembali rusak, tepatnya di sekitar Pasar Tradisional Kecamatan Tambakboyo. Kerusakan bertambah parah, seiring meningkatkan curah hujan selama bulan Januari-Februari 2022.
Kepala Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Sugiman meminta Pemerintah segera memberikan titik lokasi lahan yang akan dilewati ruas Tol Demak-Tuban yang rencannaya dibangun pada tahun 2023 mendatang. Permintaan tersebut untuk melindungi warga Jarorejo, supaya tidak tertipu para spekulan tanah.
