Pemerintah Desa (Pemdes) Gesikharjo, Kecamatan Palang bersama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Tuban, sukses menggelar Festival Larung Sesaji dengan sangat meriah.
Usai para nelayan mengikat kepala sapi, segerombolan nelayan lain datang dengan membawa bekakak ke tengah laut menggunakan perahu nelayan setempat. Dengan tujuan, untuk dilarung di tengah laut.
Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M dengan rata-rata sebesar Rp105 juta. Sesuai mekanisme pembahasan biaya haji, usulan ini disampaikan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta.
Bringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Desa yang berupa wilayah perbukitan ini memiliki luas sekitar 536 Hektare yang terdiri dari 5 dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Gunung Nolo, Dusun Putuk, Dusun Madu Salam dan Dusun Gunung Katul yang merupakan dusun tertua di Desa Bringin.
Masyarakat pesisir Kabupaten Tuban melangsungkan larung saji berupa kepala sapi, Rabu (18/11/2023). Tradisi ini telah ada sejak turun temurun dari nenek moyang masih terus dilestarikan oleh masyarakat yang notabene sebagai nelayan.
Shalat wajib adalah perintah langsung dari Allah SWT melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dalam Al-Quran.
Saat menjalankan shalat dalam agama Islam, terdapat beberapa bacaan wajib yang harus dibaca dalam setiap rukun shalat.
Setiap desa memiliki produk unggulan dan sejarah masing-masing, termasuk Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Produk unggulan yang turun temurun hingga saat ini masih menjadi produk unggulan Desa Sendanghaji yaitu gayam.
Jabatan menjadi kepala desa, memang menjadi incaran banyak orang. selain karena gajinya yang cukup menggiurkan, ternayata kepala desa juga mendapatkan tunjangan setiap bulannya, yang nominalnya sudah diatur oleh pemerintah dan jumlahnya tak kalah dari pns.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan AJI Indonesia mendesak adanya pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kegiatan jurnalistik dan kepentingan publik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP).