Skip to main content

Category : Kebijakan


Usai Dirazia, Pedagang Beralasan Baru Buka Warung

Usai dirazia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin (28/12/2015), Pedagang Kaki Lima (PKL) yang warungnya diamankan, Sukarmi mengaku baru buka kembali setelah lama tidak berjualan.

Razia Satpol PP, Satu Pedagang Diamankan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban melaksanakan razia kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bandel dan berjualan di tempat terlarang. Saat razia, Satpol PP mengamankan satu warung yang masih berjualan di atas trotoar. 

Pakai Rotator, Konvoi Pajero Dihentikan di Tuban

 Konvoi belasan mobil Pajero dihentikan petugas dari Polres Tuban karena dianggap melanggar lalu lintas. Penghadangan dilakukan di Pos Polisi Pantai Boom, sisi utara Alun-alun Tuban.

Polisi Amankan 145 Motor Tak Sesuai Standart

Meski belum saatnya perayaan malam Tahun Baru 2016, tetapi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tuban sudah mengamankan 145 motor tak sesuai standart.

Pupuk Bersubsidi

Disperpar Bentuk Tim Awasi Pupuk

Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban, Farid Achmadi, berjanji akan melakukan pengawasan terkait peredaran pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani.

BUMDes Banyuurip Lebih Berdaya Saing dan Produktif

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), merupakan salah satu gerakan untuk membangun dan memberdayakan<br />masyarakat desa. Berbagai kegiatan ekonomi nantinya bisa dikembangkan dan dikemas denga BUMDes tersebut. Namun sangat jarang sekali BUMDes yang bisa dikatakan aktif apalagi bisa berkembang lebih baik lagi.

Natal, Empat Napi Diajukan Remisi

Remisi atau potongan masa pidana merupakan suatu wujud yang harus diterima oleh setiap Napi, karena perihal keputusan remisi sudah tertuang dalam Kepres No.174 dan 1999 tentang remisi. Meski demikian, memperoleh remisi tidaklah Mudah karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh setiap Narapidana (Napi).

DPRD Minta Peredaran Pupuk Diawasi

<p dir="ltr" style="color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mengingatkan pemerintah agar memperketat pengawasan pupuk bersubsidi. Anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko, menyebutkan peredaran pupuk bersubsidi rawan penyelewengan sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat, terutama di tingkat pendistribusian.