Reporter: Edy Purnomo
SURABAYA,blokIndonesia – Realisasi investasi Jawa Timur pada semester I 2026 tercatat Rp72,7 triliun, turun sekitar 2,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp74,7 triliun.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur. Dunia usaha menilai pemerintah perlu memperkuat kepastian berusaha, terutama terkait biaya usaha, perpajakan, tata ruang, dan keberlanjutan industri yang telah beroperasi.
Ketua DPP APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan penurunan investasi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri yang sudah berjalan juga memiliki peran penting dalam perekonomian daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu mengejar investasi baru, tetapi juga menjaga perusahaan yang telah menanamkan modal dan menyerap tenaga kerja di Jawa Timur.
“Investasi baru tentu harus kita dorong. Tetapi industri yang sudah ada juga harus dijaga. Mereka telah menanamkan modal, menyerap tenaga kerja, membangun rantai pasok, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah,” kata Eddy.
Dari total realisasi tersebut, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) turun sekitar 2,4 persen. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan sekitar 3,2 persen.
APINDO juga menyoroti meningkatnya beban biaya usaha yang dihadapi sejumlah pelaku industri. Salah satunya berkaitan dengan Pajak Air Tanah (PAT) di Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan informasi yang diterima APINDO dari pelaku usaha, kenaikan beban PAT di wilayah tersebut disebut mencapai sekitar 1.600 persen dibandingkan tarif sebelumnya.
APINDO menilai kenaikan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap industri yang telah lama beroperasi dan melakukan investasi di wilayah Jawa Timur.
Selain persoalan pajak, dunia usaha juga menyoroti perubahan status lahan yang berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Baku Sawah (LBS).
Perubahan status tata ruang tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi industri yang telah berdiri dan beroperasi selama bertahun-tahun.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2026 tercatat 5,72 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,96 persen.
APINDO mendorong pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan investasi, tata ruang, perizinan, perpajakan, dan lingkungan. Kepastian hukum dan biaya dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri Jawa Timur.
Sumber:
Bisnis.com, 11 September 2026; ANTARA Jawa Timur; Suara Surabaya.
