Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, memaksa masyarakat melakukan penyesuaian pada berbagai kegiatannya. Termasuk bangsa Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020.
Mendagri RI Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat virtual di KPU dan Bawaslu Pusat menjelaskan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak kembali dimulai 15 Juni. Sedangkan kampanye dijadwalkan dimulai 25 September 2020, Sabtu (6/6/2020).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan saat ini tengah mengkaji perihal batasan umur bagi penyelenggara pemilu. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait adanya kategori umur rentan.
Pemerintah Pusat, DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKKP telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas penundaaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, pada Senin (30/3/2020).
Saat ini, gerakan #DiRumahAja dinilai cenderung setengah hati. Mall besar, Caffe besar dan pusat-pusat adanya kerumunan lainnya masih dibiarkan terjadi. Penindakan hanya tegas ke bawah saja. Pemerintah daerah diharapkan tidak bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah pusat harus tegas melakukan koordinasi penanganan pandemi Covid-19 terhadap pemerintah daerah.
Acara jalan sehat dan konser Didi Kempot yang rencananya digelar oleh Setiajit ditunda sementara waktu. Bakal Calon Bupati (Bacabup) asal Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kabupaten Tuban yang menantikan konser pada 12 April, Rabu (25/3/2020).
Tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada tahun 2020 ini, telah diputuskan untuk ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tuban yang kian dekat, sejumlah tahapan demokrasi dilakukan. Seperti kegiatan pada Minggu (22/3/2020) ini, pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupetan Tuban dilantik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walokota tahun 2020. Penundaan ini dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan rapat pleno dan memutuskan beberapa hal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilihan 2020.
