Penerimaan atau setoran pajak di Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Tuban berasal dari Industri Pengolahan. Memasuki pekan akhir pada triwulan pertama penerimaan Industri Pengolahan menyumbang lebih dari Rp36 miliar.
Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sama artinya sudah siap mengabdikan diri untuk kepentingan publik. Kemudian, bagaimana idealnya pelayan publik ini bekerja?
Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan untuk setiap desa. Dana tersebut adalah wujud daripada komitmen pemerintah, untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan.
Forum Indonesia Transparansi untuk Anggaran (Fitra), menyampaikan beberapa Rekomendasi tentang UU desa, terkait dengan anggaran Dana Desa (DD), yang nantinya diharapkan akan bisa dibawa saat Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.
Juru kuncen atau masyarakat kerap menyebut juru kunci pada situs yang dianggap keramat, atau makam di Desa/Kecamatan Rengel sebelumnya tidak menerima upah. Akan tetapi, berkat adanya Dana Desa (DD) kini setiap juru kunci makam mendapat anggaran Rp250 ribu.
Sangsi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai, atau melakukan pelanggaran biasanya diberikan dalam berbagai bentuk. Mulai dari sekadar teguran lisan, teguran tertulis, penundaan jabatan, penurunan jabatan, sampai pada langkah pidana dan diseret ke pengadilan.
Selama kurun waktu tahun 2015 kemarin, tercatat ada 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, yang terkena sangsi karena lalai, atau melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
Banyak upaya dilakukan Polres Tuban untuk memerangi narkoba. Salah satunya adalah menggandeng jamaah pengajian dan pemuka agama yang ada di Kabupaten Tuban.
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menyisakan banyak masalah, diantaranya pembangunan yang dinilai sebagian pihak tidak maksimal, dan juga proses penyampaian Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) yang dikerjakakan oleh perangkat desa juga masih belum optimal.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur menyelenggarakan diskusi tentang UU Desa yang menyangkut Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Dana Desa (DD). Menurut Fitra, distribusi dana ADD maupun DD rawan penyelewengan karena lemahnya pengawasan.
