Category : Kebijakan

Pencanangan Kampung KB untuk Batasi Angka Kelahiran

Pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) masih terus digalakkan oleh Bapemas, Pemdes, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam melakukan pembatasan angka kelahiran, seperti diketahui bahwa dalam Jargon KB adalah dua anak cukup yang nantinya akan digunakan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah angka kelahiran.

Dilema Mengawinkan Budaya Daerah dengan Wisata Religi

Tuban yang kini santer disebut sebagai bumi wali kian menguatkan program pemerintah dalam hal wisata religi. Kendati demikian, dalam praktik bidang yang bersangkutan kesulitan mengawinkan wisata religi dengan kebudayaan daerah.

Pengemis Luput dari Pantauan Penegak Perda

Meski sudah dilakukan penertiban, masih saja ada pengemis yang berkeliaran di keramaian jalan, seperti di lampu merah. Padahal penegakan Perda No.16 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum itu menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tuban.

Nelayan Butuh Jaminan Keselamatan

Seperti pekerja lainnya, nelayan di Kabupaten Tuban merasa perlu mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan ketika bekerja. Selain itu, mereka juga merasa perlu mendapatkan pemberdayaan agar taraf hidup bisa meningkat.

BPBD Sosialisasi Forum Masyarakat Pengurangan Risiko Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban mengadakan sosialisasi forum masyarakat pengurangan risiko bencana. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Montong pada Selasa (15/3/16) pagi.

Besok, SBY Akan Berkunjung ke Tuban

Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berencana melakukan kunjungan ke Kabupaten Tuban besok, Rabu (16/3/2016).

Pembangunan Jalur Lingkar Selatan

Pembebasan Lahan Tegalagung Terganjal Harga

Pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS), atau ring road, di Kabupaten Tuban masih menyisakan satu desa.

Koperasi Lakukan Dua Pembinaan

Koperasi adalah usaha yang berasaskan sistem kekeluargaan. Seiring perjalanannya, koperasi pasti menemukan suatu halangan, maka dalam hal ini koperasi juga perlu mendapatkan pembinaan dari Bidang Koperasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar).

Ini Syarat Pembuatan Pas Kapal Secara Kolektif

Lantaran Kabupaten Tuban tidak memiliki sayhabandar sendiri, acap kali pembuatan pas kapal atau surat kelegkapan kapal berukuran di bawah 7 Gross Tonnage (GT) selama ini dilkaukan secara individu. Namun, mulai saat ini pembuatan pas kapal dapat dilakukan secara kolektif melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban.