Skip to main content

Category : Kebijakan


Enam Pasangan Mesum Terazia Satpol PP Tuban

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban beserta aparat gabungan TNI dan Polri merazia sejumlah kos-kosan di Tuban. Sebanyak enam pasangan mesum terjaring dalam razia itu.

Pengasuh Pondok Gomang Tuban Kritisi P.39 Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39/MenLHK/setjend/Kum.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani menuai protes di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tuban. Permen itu dianggap akan menambah kerusakan hutan yang diyakini masyarakat, memiliki berjuta-juta manfaat itu.

Ratusan Kades Diberi Bekal Penggunaan Dana Desa

Ratusan Kepala Desa di Tuban mendapat sosialisasi Dana Desa (DD) dan tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dari kejaksaan negeri Tuban, bertempat di pendopo kridha manunggal, Kamis (24/8/2017).

Molor Ajukan ADD, Siltap Perangkat Desa Tak Cair

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap satu di wilayah kerja perusahaan (WKP) Kerja Sama Operasi (KSO) PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) mencapai 100 persen. Kendati begitu, hingga minggu ke-4 bulan Agustus ini, baru ada 6 desa yang mengajukan ADD tahap dua.

Rata-rata Serapan DD Tahap 1 Capai 90 Persen

Pemerintah desa diberi batas maksimal serapan dana desa (DD) tahap 1 pada 31 Agustus 2017. Untuk itu, pemerintah desa diharapkan bisa memenuhi deadline yang diberikan, agar pencairan tahap 2 tidak molor.

Serapan OPD Minim, Komisi A Minta Inspektorat Pelototi Kinerja Pejabat

 Minimnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tuban pada tahapan realisasi, membuat komisi A mengkritisi kinerja dari pejabat Dinas. Bahkan Komisi A juga meminta peran kontrol efektif dari Inspektorat dalam menilai kinerja pejabat dimasing-masing Dinas.

Lima Kecamatan Cairkan ADD, Bancar Tercepat

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II mulai dilakukan pemerintah kabupaten Tuban melalui Dinas pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan desa dan Keluarga berencana (KB) setempat.