Dalam rangka dilaksanakannya operasional terbatas Jalan Lingkar Selatan/Ringroad Tuban, petugas Lembaga Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tuban mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama patuh terhadap rambu lalu lintas dan marka jalan guna menjaga keselamatan bersama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundang para calon pendiri maupun pengelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah untuk memanfaatkan peluang dan kebijakan baru yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024).
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan penghargaan kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, SE., Senin (27/05/2024) di Istana Negara, Jakarta.
Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban, bersama dengan jajaran Polri Kabupaten Tuban, berusaha menjaga keamanan dan kelestarian hutan melalui penertiban dan sosialisasi.
Kementerian Perdagangan mengadakan sosialisasi daring mengenai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah digelar pada 22 Mei 2024 dengan agenda pembahasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di lokasi pekerjaan peningkatan jalan Ring Road Tuban.
Kepala KPP Pratama Tuban, Arif Puji Susilo, menyatakan bahwa tax gathering adalah acara rutin yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan wajib pajak dan berterima kasih atas kontribusi mereka dalam pembayaran pajak.
Setelah dirilis oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun lalu, sertifikat elektronik mulai diperkenalkan di berbagai kabupaten, Kamis (23/5/2024).
Pemerintah akan memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) untuk CPNS di sekolah kedinasan dan CASN umum di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Untuk mengatasi masalah perizinan impor dan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan, pemerintah telah setuju untuk merevisi aturan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang berlaku sejak 10 Maret 2024.
