Reporter : Ali Imron/Nidya M
blokTuban.com - Gelombang penolakan Omnibus Law terus meluas di daerah. Kawasan bundaran Patung Letda Soetjipto dan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Tuban dipenuhi demonstran hari ini, Kamis (8/10/2020). Massa aksi berasal dari berbagai elemen seperti buruh, pegiat lingkungan dan mahasiswa di Kabupaten Tuban.
Massa pertama datang dari Aliansi Mahasiswa Cipayung pukul 10.15 Wib. Ratusan massa mahasiswa ini berkumpul dan orasi di depan kantor DPRD sisi timur.
Kemudian massa mahasiswa dari PMII yang berkumpul di selatan bundaran patung Letda Soecipto yang berangkat dari Graha PMII.
Ketua PC PMII Tuban, M Chanif Muayyad mengatakan, dengan adanya UU Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
“Untuk itu, PMII menolak keras UU Cipta Kerja, dan PB PMII mengintruksikan PMII Se-Indonesia untuk melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja,”ungkap Chanif.
Massa terakhir datang dari serikat buruh yang tergabung dalam FSPMI dan pegiat lingkungan Tuban Darurat Agraria yang menamakan diri dalam Gerakan Rakyat Melawan (Geram). Sebelumnya, mereka berangkat menggunakan motor dikomando dengan mobil dilengkapi pengeras suara. Rute perjalanan mereka start Lapangan Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, jalur Pelabuhan Semen Indonesia pabrik Tuban, jalan Pantura, Jalan Teuku Umar dan finish kantor DPRD.
Sesuai dengan surat aksi, kedua kelompok Geram dan PMII ini bergerak setelah disahkannya Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI dan Pemerintah, pada tanggal 5 Oktober 2020 di Senayan Jakarta.
Buruh dan pegiat lingkungan menuntut Omnibus Law Cipta Kerja untuk dicabut. Sedangkan mahasiswa PMII aksi serentak penolakan UU Omnibus Law.
Pantauan di lokasi, masing-masing korlap aksi terus berorasi membakar semangat massa yang datang. Data dari Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono, kali ini Polres Tuban menerjunkan sebanyak 380 personil.
Massa sempat ditemui Ketua DPRD Tuban, Miyadi. Setelah menandatangani petisi yang dibawa demonstran, Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan massa ke DPR RI hingga ke Presiden Joko Widodo. "Terserah apa mau saya yang mengirimkan (petisi), atau mau dikirimkan sendiri," jelas Miyadi. [ali/nid]
